PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBYEK FIDUSIA SECARA PAKSA OLEH PEMEGANG FIDUSIA (KREDITUR) (Analisis Putusan PN Jaksel Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Srg)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis oleh kreditur yang acapkali mengesampingkan hak-hak debitur.  Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Apabila dicermati, materi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki persoalan konstitusionalitas. Hal ini dikarenakan, posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan tentang Perlindungan Hukum terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Fidusia secara paksa oleh Kreditur Berdasarkan putusan  Nomor No. 61/Pdt.G/2021/PN.Srg) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 dan Untuk mengkaji tentang apa saja Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan putusan  Nomor No. 61/Pdt.G/2021/PN.Srg). Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah Library Research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah  penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Terkait Pasal 15 ayat (2) UUJF berdasarkan putusan MK maka terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Selanjutnya ketentuan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Berdasarkan pertimbangan hakim, Eksekusi yang dilakukan oleh tenaga penagihan secara sepihak ini, tentu tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Fidusia, Penarikan Paksa, Jaminan Fidusia