TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PERJANJIAN FIDUSIA DITINJAU DARI PASAL 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA (Studi Kasus Pada PT. Prima Parama Mobilindo)

Abstract

Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pengembalian atau angsuran kredit tersebut. Salah satu pemberi kredit atau pemberi fasilitas kredit bagi masyarakat adalah dealer mobil, dimana pihak dealer ini menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki mobil yang tidak mampu membeli secara cash atau tunai, dapat memilikinya melalui proses kredit kendaraan bermotor khususnya mobil. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disyahkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 168. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif, Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknis analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian. Adanya kemudahan dan ringannya syarat yang dijadikan kriteria bagi calon pembeli, ternyata menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yaitu meningkatnya pembeli yang secara otomatis dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan barang dan perkembangan lembaga pembiayaan, sedangkan dampak negatif yang sering terjadi adalah memberikan peluang atau potensi bagi sebagin pembeli melakukan tindakan-tindakan melawan Hukum, maka disyahkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Sehubungan dengan penjaminan ini terdapat beberapa perbuatan yang harus dilakukan oleh PT. Prima Parama Mobilindo dan penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) berbuat kesalahan yang berupa kesengajaan yang dilakukan pemberi fidusia (debitor) berupa mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak.  Karena perjanjian fidusia ini menempatkan barang yang menjadi objek perjanjian sebagai Jaminan Fidusia., maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia dan menuntut secara pidana yang diatur dalam pasal 35 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Pembeli yang telah membuat surat perjanjian jual beli mobil secara kredit dengan pihak PT. Prima Parama Mobilindo dan pihak leasing yang bersangkutan belum lunas pembayarannya, pembeli tersebut tidak bisa atau belum dianggap sebagai pemilik sepenuhnya atas mobil itu, Sehubungan dengan penjaminan ini terdapat beberapa perbuatan yang harus dilakukan oleh PT. Prima Parama Mobilindo dan penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) berbuat kesalahan yang berupa kesengajaan yang dilakukan pemberi fidusia (debitor) berupa mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perjanjian, Fidusia