KAJIAN PERKARA PERDATA KHUSUS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (MEREK) PADA TINGKAT KASASI ANTARA NILOS GmbH & Co. KG., DENGAN PT ASIA SANTOSO (Studi Putusan Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

Authors

  • Budi Susanto Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
  • Bayu Ardhana Reswara Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
  • Ahmad Timor Harahap Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
  • Pintarman Daeli Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
  • Samsul Marip Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
  • M Sani Esa Novianto Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
  • Yoyon M Darusman Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang

Abstract

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia.[1] Pada intinya, HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right). Objek penelitian ini adalah perkara putusan Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian menghasilkan proses dan keputusan Mahkamah Agung terhadap permohonan perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi antara NILOH GmbH & Co.KG. dengan PT ASIA SANTOSO.

Kata Kunci : Hak Atas Kekayaan Intelektual, Merek, NILOS GmbH & Co. KG.

 

References

Adi, Rianto. 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit

Adisumarto, Harsono. 1990. Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property), Jakarta: Akademika Pressindo

Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." Jurnal Lokabmas Kreatif 1.1 (2020): 76-82.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2005. Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual

Gautama, Sudargo. 1994. Hak Milik Intelektual Indonesia & Perjanjian Internasional TRIPS, GATT, Putaran Uruguay, Bandung: Citra Aditya Bakti

Harahap, M.Yahya. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Jakarta: Citra Aditya Bakti

https://dgip.go.id

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual#cite_ref-11

Kansil, C.S.T. 1997. Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta). Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.

Ramli, Ahmad M. 2004. Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia), Bandung: PT. Refika Aditama

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:Ghalia Indonesia

Syafrinaldi, Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi, Riau:UIR Press

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Downloads

Published

2020-12-27