PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR TERKAIT PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN REMISI BAGI TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN SERTA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERLAKUAN BAGI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR

Abstract

Kekeliruan sistem pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 mengenai syarat Remisi dan bebas Bersyarat bagi Justice Collaborator serta proses pelaksanaan peradilan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi Surat Keputusan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Whistleblower dan Justice Collaborator. Telah ditemukan dalam hasil bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 mengenai syarat Remisi dan bebas Bersyarat bagi Justice Collaborator bertentangan dengan Hierarki tentang pembentukan peraturan serta Surat edaran Mahkamah Agung No. 4  tahun 2011 tentang pengaturan Justice Collaborator yang saat ini tidak dapat meringankan para pelaku atau Saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum serta belum memberikan perlindungan hukum baginya. Secara empirik penetapan sebagai Justice Collaborator dari instansi terkait tidak berjalan efektif. Proses syarat administrasi pelaksanaan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat seharusnya bisa secara otomatis langsung diberikan atas kewenangan LAPAS, namun adanya syarat Justice Collaborator maka prosesnya menjadi panjang dan membutuhkan waktu yang lama disebabkan adanya pertimbangan dari instansi terkait. Kewenangan LAPAS sebagai subsistem pelaksanaan vonis Hakim bagian akhir dalam sistem tata peradilan pidana (intergreated criminal justice system) menjadi mundur kebelakang, Oleh karena pengetatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2002 tersebut maka Remisi sebagai hak Narapidana akhirnya menjadi tidak terpenuhi serta penulis menilai bahwa dalam penetapan Status Justice Collaborator ada kekeliruan dalam kebijakannya karena seharusnya Status Justice Collaborator ini ada dalam posisi pra-adjudikasi dan adjudikasi bukan pada post-adjudikasi yang berarti seharusnya status itu diberikan pada saat proses peradilan bukan setelah di adili atau telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, kemudian penulis menilai adnya ambatan yang timbul dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengenai Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA tersebut merupakan Surat yang diedarkan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat sehingga dapat di laksanakan atau tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci ; Remisi, Bebas Bersyarat, dan Justice Collaborator.