KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI PASAL 176 ANGKA 9 UU NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Authors

  • Jamal Kasim Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang,
  • Ali Sadikin Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang,
  • Dedi Pulungan Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang,
  • Devi Rakhmatika Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang,
  • Agustiar Agustiar Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang,
  • Christine Nhazzia Agustine Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang,

Abstract

Penelitian ini berjudul Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Pasal 176 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan umum dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pasal 176 angka 9 undang-udang nomor 11 tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Pasal 18 undang-undang dasar 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan  metode normatif, yaitu melalui perpustakaan yang bersumber dari literatur buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Pasal 176 angka 9 undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tidak mengimplementasikan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, BaB VI Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

References

Azmi Fendri 2016, Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah,(Yogyakarta : UII Prees,2006),hlm.4

Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.

Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).

Lesmana, Rosa, et al. "Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat." Jurnal Abdi Masyarakat Humanis 1.1 (2019).

Ni,matul Huda,Pengawasan Pusat terhadap daerah,(Yogyakarta: FH UII Prees,2007), hlm 1-2

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesiatahun 1945

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_sapu_jagat

Downloads

Published

2020-12-27