REFORMASI BIROKRASI DIGITAL YANG BELUM TUNTAS STUDI INSTITUSIONAL ATAS PRAKTIK PERMINTAAN FOTOKOPI E-KTP

Abstract

Permintaan fotokopi e-KTP masih menjadi syarat dalam berbagai administrarif oleh instansi layanan publik di Indonesia, meskipun data kependudukan telah terekam secara digital, mengindikasikan ketidaksiapan sistemik dalam implementasi reformasi birokrasi infrastruktur digital pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis akar permasalahan di balik fenomena tersebut. Data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap regulasi nasional, laporan lembaga pengawas, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan lima faktor utama yang menyebabkan lemahnya implementasi digitalisasi layanan publik, yaitu: (1) belum terintegrasinya sistem administrasi antar instansi; (2) inkonsistensi regulasi lintas kementerian dan lembaga; (3) ketimpangan infrastruktur digital dan kompetensi SDM; (4) budaya administratif yang masih mengandalkan bukti fisik; serta (5) lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi transformasi digital. Pembahasan menggarisbawahi bahwa digitalisasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari reformasi kelembagaan dan perubahan budaya kerja, serta menuntut sistem tata kelola yang terkoordinasi dan akuntabel.