[1]
Dedi Pulungan 2025. Pengaturan Kekosongan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Pamulang Law Review. 8, 1 (Aug. 2025), 26–34.