[1]
H. M. R. Pahlawan MP and Y. Pujilestari, “Studi Komparatif Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Pamulang Law Rev., vol. 4, no. 2, pp. 169–180, Jan. 2022.