Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum is an academic journal that presents legal ideas and knowledge from academics, researchers, and legal practitioners regarding common legal phenomena in society-phenomena arising from the process of lawmaking through to the implementation of those laws. Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum will be published by the Faculty of Law at Pamulang University (UNPAM) twice a year (in August and December). The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, State and Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Adat Law and Local Custom, Natural Resources and Environmental Law and another section related contemporary issues in law. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum. Please read the information on the peer-review process. The articles published in Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum are going through a double-blind peer-review process. Hence, the decision on whether the scientific article is accepted or not, will be the Editorial Board’s right based on the peer reviewer's recommendation. Journal Title Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Initials RJIH Frequency Biannually 2 issues (August & December) Editor in Chief Diya Ul Akmal, S.H., M.H. Managing Editor Dr. Isnu Harjo Prayitno, S.H., M.H. DOI prefix 10.32493 by Crossref Language English and Indonesian Acceptance Rate 13% ISSN ISSN 2622-6235 (Print) | E-ISSN 2622-6243 (Online) Publisher Faculty of Law, Universitas Pamulang
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Regulations Governing Criminal Provisions in the Substance of Local Regulations Following the Entry into Force of Law No. 1 of 2026 on Criminal Adjustments
Criminal provisions are one of the permitted subjects of local regulations. In principle, such provisions are limited to imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a fine of up to Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah). However, following the enactment of Law No. 1 of 2026, the regulations regarding criminal provisions in the content of Regional Regulations have undergone changes. Therefore, this study aims to analyze the historical development of regulations concerning criminal provisions in the content of Regional Regulations, along with their evolution and adjustments to Regional Regulations following the enactment of Law No. 1 of 2026. This study is a legal study employing a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that the provisions regarding criminal penalties in the substance of local regulations, as set forth in Article 15 of Law No. 12 of 2011 and Article 238 paragraph (2) of Law No. 23 of 2014 in conjunction with Article 5 paragraph (2) of Minister of Home Affairs Regulation No. 80 of 2015 are limited to imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a fine of up to Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah). However, following the enactment of Law No. 1 of 2026, the criminal provisions that may be included in the substance of a Regional Regulation are limited to fines of Category III, namely up to Rp50,000,000.00 (fifty million rupiah). Regional Regulations may no longer contain criminal provisions in the form of imprisonment. Consequently, Local Regulations that still contain provisions for imprisonment must be repealed, and those that still contain fines exceeding Category II that is, up to Rp10,000,000.00 (ten million rupiah) must be amended to a maximum of Category III.
Copyright (c) 2026 Baharuddin Riqiey, Maftuha Kiswah, Nisa Afifah, M. Kaisario H. Falah, Allina Ayeesha Yulianto https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Nilai Ketuhanan Sebagai Landasan Politik Hukum Lingkungan Indonesia: Konstruksi Environmental Justice dan Penalaran Islam
Artikel ini mengkaji bagaimana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat menjadi dasar politik hukum lingkungan di Indonesia. Kondisi lingkungan yang ditandai meningkatnya bencana hidrometeorologi, deforestasi, dan lemahnya penegakan hukum menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan masih bergerak dalam paradigma antroposentris dan kepentingan ekonomi. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Kerangka environmental justice digunakan untuk menawarkan cara pandang yang menempatkan lingkungan sebagai subjek moral yang harus dijaga keberlanjutannya. Dalam konteks negara yang berketuhanan, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diperluas ke arah pengelolaan lingkungan. Artikel ini memaparkan empat nilai kunci dalam Islam, yaitu tauhid, amanah, khilafah, dan ishlah. Pemeliharaan lingkungan dalam pandangan Islam termasuk bagian dari tujuan syariat, khususnya perlindungan jiwa dan kemaslahatan umum. Politik hukum lingkungan perlu diarahkan pada pencegahan kerusakan, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang adil. Kajian ini menyimpulkan bahwa nilai ketuhanan dapat menjadi dasar moral yang memperkuat kebijakan lingkungan dan mendorong integrasi aspek spiritual, ekologis, dan sosial dalam pembangunan nasional.
Copyright (c) 2026 Mumtaz Alim Muttaqin https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Kekuatan Mengikat Klausula Pilihan Forum dalam Perjanjian dan Implikasinya Terhadap Kompetensi Relatif Pengadilan
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan mengikat klausula pilihan forum dalam perjanjian serta implikasinya terhadap penentuan kompetensi relatif pengadilan dalam hukum acara perdata Indonesia. Permasalahan utama berangkat dari adanya ketidakharmonisan antara Pasal 118 ayat (4) Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang memberikan keleluasaan kepada penggugat dalam menentukan forum dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan asas pacta sunt servanda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2815 K/Pdt/2009 menafsirkan klausula pilihan forum sebagai ketentuan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Penafsiran tersebut didasarkan pada prinsip bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga mengesampingkan fleksibilitas yang diberikan oleh hukum acara. Implikasinya, pengadilan yang tidak sesuai dengan forum yang telah disepakati wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausula pilihan forum berperan penting dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan, memperkuat kepastian hukum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan pilihan forum dalam praktik peradilan perdata.
Copyright (c) 2026 Maddenleo T. Siagian, Dita Ananda Pridiani https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Resiko Miscarriage of Justice: Inkompatibilitas Peradilan Umum dalam Mengadili Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Wacana reformasi peradilan militer di Indonesia sering kali terjebak dalam dikotomi antara tuntutan supremasi sipil dan kebutuhan spesialisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko miscarriage of justice (kegagalan keadilan) yang muncul akibat inkompatibilitas peradilan umum dalam mengadili prajurit TNI. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa hakim pada peradilan umum tidak memiliki instrumen kognitif untuk memahami doktrin military necessity dan Rules of Engagement (RoE). Hal ini berpotensi melahirkan kriminalisasi terhadap prajurit yang menjalankan perintah jabatan serta mengancam stabilitas strategi pertahanan negara karena sifat persidangan sipil yang terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan militer harus tetap eksis sebagai specialist court yang mandiri di bawah Mahkamah Agung guna menjaga asas unity of command dan kepastian hukum dalam ekosistem militer yang bersifat unique society. Sebagai simpulan, penguatan integritas pertahanan tidak dilakukan dengan unifikasi peradilan, melainkan melalui modernisasi peradilan militer agar tetap akuntabel tanpa kehilangan jati diri spesialisasinya.
Copyright (c) 2026 Alif Anandika Putra, Abdul Kahar Maranjaya, Diya Ul Akmal, Abdilla Alfath https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran yang Tidak Dicatatkan
Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administratif mencatatkan perkawinan dengan tujuan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Pada pelaksanaanya masih ada perkawinan campuran yang tidak dicatatkan yang kemudian menimbulkan sengketa serta hilangnya perlindungan hukum bagi para pihak termasuk anak yang lahir di dalamnya. Berkenaan dengan itu yang menjadi permasalahan dari tidak tercatatkan perkawinan campuran ialah implikasi yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 61 UU Perkawinan. Tidak diakuinya perkawinan campuran yang tidak dicatatkan mengakibatkan diperlukannya perlindungan hukum bagi anak perkawinan campuran yang orangtuanya tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan. Penelitian dilakukan dengan metode normatif dan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Luaran penelitian yang diperoleh memberikan simpulan mengenai anak perkawinan campuran yang tidak tercatat akan tetap memiliki hak keperdataan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tidak tercatatnya perkawinan berisiko menimbulkan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan. Pencatatan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 56 UU Perkawinan dan pencatatan perkawinan di luar wilayah Indonesia diatur melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tepatnya pada pasal 40 ayat (1) dan (2) untuk menjamin pengakuan hukum dan kepentingan administratif para pihak.
Copyright (c) 2026 Ni Made Diah Laksmi Dewi, Ni Made Jaya Senastri, Indah Permatasari https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Proporsionalitas Sanksi Pajak Terhadap Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan
Pengenaan sanksi administratif pajak merupakan instrumen penting dalam penegakan kepatuhan perpajakan terhadap Wajib Pajak Badan. Namun, dalam praktiknya, sanksi sering diterapkan secara formalistik dan otomatis tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan, itikad baik, serta proporsionalitas antara pelanggaran dan sanksi yang dikenakan. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis terkait pemenuhan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam sistem perpajakan. Permasalahan tersebut tercermin dalam sengketa pajak yang melibatkan PT Gitaswara Indonesia, PT Foster Electric Indonesia, dan PT Anugerah Sukses Multi Usaha, yang menunjukkan adanya perbedaan penilaian antara fiskus dan majelis hakim mengenai legitimasi pengenaan sanksi administratif pajak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perpajakan, putusan pengadilan pajak, serta literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif pajak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Fiskus cenderung menerapkan sanksi sebagai konsekuensi otomatis atas koreksi fiskal atau temuan administratif, sedangkan majelis hakim dalam beberapa putusan mempertimbangkan unsur kesalahan, itikad baik, dan proporsionalitas sanksi. Oleh karena itu, sanksi administratif pajak seharusnya diterapkan secara proporsional dan berkeadilan guna menyeimbangkan kepentingan penerimaan negara dengan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak Badan.
Copyright (c) 2026 Marcelona Seven Banjarnahor, Dewi Iryani, Gradios Nyoman Tio Rae https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Transaksi Jual Beli Tanah yang Mengakibatkan Kerugian Pihak Pembeli
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam transaksi jual beli tanah yang menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang berwenang menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. Dalam praktik, masih ditemukan penyimpangan, khususnya ketika transaksi jual beli telah dilakukan pembayaran secara lunas namun tidak diikuti dengan pembuatan Akta Jual Beli, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pembeli. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi tanggung jawab hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam transaksi jual beli tanah yang menimbulkan kerugian bagi pembeli serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Gdt. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris. Data penelitian terdiri atas data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara, yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak melaksanakan kewajiban jabatannya secara saksama dan profesional karena tidak membuat Akta Jual Beli setelah pembayaran dilakukan secara lunas serta tidak memberikan penjelasan yang transparan mengenai status hukum tanah yang masih dibebani hak tanggungan. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Gdt dinilai belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi pembeli karena tidak secara tegas memulihkan status hukum hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.
Copyright (c) 2026 Zulfi Diane Zaini, Farel Ade Ari Indroko https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pendekatan Sosio-Legal Sebagai Upaya Menjembatani Dikotomi Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum
Penelitian hukum di Indonesia masih didominasi oleh dikotomi antara pendekatan normatif dan empiris yang berakar pada positivisme hukum, sehingga menghasilkan analisis yang parsial dan kurang mampu menggambarkan praktik hukum secara utuh. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendekatan sosio-legal sebagai kerangka metodologis integratif yang menjembatani kedua pendekatan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis normatif-kontekstual terhadap bahan hukum primer dan sekunder, disertai interpretasi kritis berbasis ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosio-legal mampu mengintegrasikan analisis normatif dan empiris secara dialektis, sehingga norma hukum dapat dipahami dalam konteks praktik sosialnya. Integrasi ini memungkinkan lahirnya pemahaman hukum yang tidak hanya valid secara doktrinal, tetapi juga relevan secara sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan sosio-legal penting dikembangkan guna mendorong terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, disarankan adanya pembaruan kurikulum pendidikan hukum serta pengembangan model operasional sosio-legal dalam penelitian hukum interdisipliner di IndonesiaPenelitian hukum di Indonesia masih didominasi oleh dikotomi antara pendekatan normatif dan empiris yang berakar pada positivisme hukum, sehingga menghasilkan analisis yang parsial dan kurang mampu menggambarkan praktik hukum secara utuh. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendekatan sosio-legal sebagai kerangka metodologis integratif yang menjembatani kedua pendekatan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis normatif-kontekstual terhadap bahan hukum primer dan sekunder, disertai interpretasi kritis berbasis ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosio-legal mampu mengintegrasikan analisis normatif dan empiris secara dialektis, sehingga norma hukum dapat dipahami dalam konteks praktik sosialnya. Integrasi ini memungkinkan lahirnya pemahaman hukum yang tidak hanya valid secara doktrinal, tetapi juga relevan secara sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan sosio-legal penting dikembangkan guna mendorong terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, disarankan adanya pembaruan kurikulum pendidikan hukum serta pengembangan model operasional sosio-legal dalam penelitian hukum interdisipliner di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Zahra Siti Fatimah, Donny Aliandi, Andreas Andri Muliawan, Dinda Dwi Deninta, La Idul https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Implementasi Pengawasan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Hal tersebut menentukan bagaimana kawasan tanpa Rokok Melindungi masyarakat agar terhindar dari asap rokok yang berlebihan. Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya masyarakat yang tidak merokok terpaksa menghirup karena tidak adanya tempat tersedia kawasan tanpa rokok. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan jenis Penelitian yuridis Empiris dengan melakukan pendekatan dengan melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Melakukan wawancara dan studi Lapangan. Penelitian ini Penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai Pengawasasn terhadap Peraturan daerah kawasan tanpa Rokok dengan studi Kasus Perguruan Tinggi negeri Di Surabaya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa, pertama, adanya Implementasi Peraturan kawasan tanpa Rokok di Surabaya, Upaya Perguruan Tinggi Negeri Di Surabaya dalam melaksanakan Pengawasan kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan daerah Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta kedua, Prosedur Pengawasan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok, meskipun adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang kawasan Tanpa Rokok, ada Perguruan Tinggi Negeri yang belum memiliki Peraturan Internal terkait Kawasan tanpa Rokok yang menyebabkan belum efektifnya terhadap Kawasan tanpa Rokok.
Copyright (c) 2026 Arif Fatur Rohman, Adhitya Widya Kartika https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Merger Raksasa Digital Grab-GoTo: Ancaman atau Solusi bagi Persaingan Usaha di Indonesia?
Dengan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, bisnis berskala besar mulai bersatu, seperti yang ditunjukkan oleh rencana merger antara Grab dan GoTo, dua pemain utama dalam ekosistem layanan berbasis platform digital. Karena kemungkinan munculnya struktur pasar yang terkonsentrasi dan risiko praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat, rencana merger ini menimbulkan perdebatan dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi rencana merger Grab–GoTo berdasarkan hukum persaingan usaha Indonesia dan mengevaluasi apakah merger tersebut merupakan ancaman atau solusi bagi persaingan bisnis di negara ini. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger tidak dilarang secara normatif selama tidak menyebabkan praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, jika tidak diawasi dengan cermat, merger Grab–GoTo dapat membahayakan persaingan bisnis yang sehat. Ini karena pangsa pasar yang besar, dampak jaringan, dan penguasaan data konsumen oleh kedua perusahaan. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat penting dalam melakukan penilaian dan pengawasan untuk memastikan bahwa merger tidak membahayakan konsumen atau pelaku usaha lainnya.
Copyright (c) 2026 Yuni Putri Dewantara, Michelle Hadi, Carissa Amanda Siswanto https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya
Pedagang kaki lima merupakan para pedagang yang sedang menjalankan aktivitas dagang di area yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Penelitian ini dilatarbelakangi karena pengelolaan ketertiban dan ketenteraman pedagang kaki lima di Kota Surabaya seringkali mengalami kendala karena masih adanya pedagang yang berjualan di trotoar dan fasilitas umum secara tidak sesuai. Kepastian hukum berarti kejelasan norma, masyarakat memiliki pedoman yang jelas ketika suatu aturan berlaku bagi mereka. Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, melakukan wawancara dan juga studi lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai implementasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji kendala dan solusi dalam penerapan peraturan daerah di Kota Surabaya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa, pertama, implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 di Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya menunjukkan bahwa penataan dan penertiban pedagang kaki lima masih belum sepenuhnya berjalan optimal, kedua, keterbatasan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja dan kurangnya kesadaran bagi masyarakat turut memperberat pelaksanaan penertiban, serta ketiga, personel Satuan Polisi Pamong Praja lebih sering menerapkan mekanisme tindak pidana ringan karena dinilai lebih efektif dibanding sanksi administratif yang berpotensi bagi pelanggaran berulang.
Copyright (c) 2026 Aprita Dara Saphira Prameswari, Adhitya Widya Kartika https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam Pembaharuan Pengaturan Hukum Pembagian Harta Gono Gini Bagi Perkawinan Beda Negara
Perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang tidak dibatasi oleh Hak Asasi Manusia. Konstitusi menormakan Hak Asasi Manusia yang memerintahkan seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan warga negara manapun. Dengan adanya cinta dan kasih sayang, keduanya mengikatkan diri dalam pernikahan. Pernikahan bagian dari upacara sakral yang tidak hanya berjanji di hadapan Tuhan, melainkan juga dengan adanya pencatatan administrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah pemerintah lebih memperhatikan hak-hak dalam perkawinan campuran, sehingga pada akhirnya pembagian harta gono-gini dirasa mencukupi kedua belah pihak. Selain itu kedepannya perkawinan campuran beda negara lebih tidak tertutup dalam pelaksanaan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian normatif, menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji kekurangan pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan, pernikahan ada kalanya tampak pada permukaan saja seperti warga negara asing yang melangsungkan pernikahan secara siri dengan sengaja di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan konflik perkawinan seperti terjadinya perceraian. Perceraian tidak dapat dihindari oleh siapapun baik itu sesama warga negara Indonesia maupun warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sehingga harta gono-gini menjadi persoalan yang perlu diselesaikan dalam Hukum Indonesia. Permasalahan sering timbul seperti eksistensi kewenangan pemerintah dalam pembaharuan pengaturan hukum pembagian harta gono-gini bagi perkawinan campuran, sehingga dalam pembaharuan ini terdapat hambatan yang menjadi penghalang. Diperlukan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Copyright (c) 2026 Raditya Feda Rifandhana, Dewi Ayu Rahayu, Susanto Susanto, Abizar Gavra Merangin, Pena Kusumandaru, Rahmat Safriel Maulana, Suke Indah Khumaero, Shandy Irdina https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Perempuan untuk Melakukan Persetubuhan dengan Orang Lain
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal, khususnya dari segala bentuk eksploitasi. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang serius adalah eksploitasi seksual terhadap anak perempuan, terutama yang difasilitasi oleh platform digital. Perkembangan teknologi telah membuka ruang baru bagi terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual anak melalui aplikasi daring, yang memperparah kerentanan anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana eksploitasi pekerja anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana eksploitasi pekerja anak perempuan; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum. Data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku telah dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena terbukti secara sadar dan sengaja mengeksploitasi anak untuk kepentingan seksual, tanpa adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah berorientasi pada perlindungan anak dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama serta memberikan efek jera dan keadilan hukum.
Copyright (c) 2026 Lukmanul Hakim, Sindi Yuliana https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya Pada Sektor E-Commerce: Studi Kasus PT VADS dan Shopee Indonesia
Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia yang mencapai nilai USD 82 miliar pada tahun 2023 mendorong penggunaan sistem alih daya secara masif oleh perusahaan platform digital, termasuk Shopee Indonesia yang mengandalkan PT VADS Indonesia sebagai penyedia jasa tenaga kerja untuk fungsi layanan pelanggan dan moderasi konten. Praktik ini melahirkan struktur hubungan kerja trilateral yang secara sistemik menempatkan pekerja pada posisi yang rentan dan minim perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua persoalan hukum utama, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya PT VADS Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta apakah praktik hubungan kerja alih daya tersebut telah memenuhi standar kerja layak sebagaimana diamanatkan oleh ILO. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja alih daya belum optimal karena tiga celah struktural: ketidakjelasan kategorisasi customer service sebagai pekerjaan inti berdasarkan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, penggunaan PKWT berulang untuk pekerjaan permanen yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011, serta kesenjangan nyata dalam pemenuhan hak normatif pekerja. Evaluasi berdasarkan empat pilar decent work ILO menunjukkan tidak satu pun pilar terpenuhi secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan perumusan regulasi yang mendefinisikan pekerjaan inti di sektor digital, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, dan ratifikasi ILO Convention No. 181 Tahun 1997.
Copyright (c) 2026 Wisnu Eka Wardhana, Sugeng Santoso, Siti Kunarti, Taupik Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Perusahaan Pailit Berbasis Keadilan dan Keseimbangan Hak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit serta mengkaji upaya mewujudkan keadilan dan keseimbangan hak antara pekerja dan para kreditur dalam proses kepailitan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan PHI terhadap perusahaan pailit menghadapi hambatan akibat beralihnya kewenangan pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada kurator serta berlakunya prinsip paritas creditorum dan pari passu pro rata parte. Meskipun peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan dan pemenuhan hak pekerja dalam pembagian harta pailit. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan melalui penegasan mekanisme eksekusi putusan PHI serta penguatan perlindungan terhadap hak pekerja tanpa mengabaikan kepentingan kreditur lainnya. Harmonisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan hak bagi seluruh pihak yang terlibat.
Copyright (c) 2026 Ema Farida https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0