Legal Action Against Criminal Acts Involving the Use of Fake Diplomas
Ijazah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian. Perbuatan Pemalsuan Ijazah merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat pada kebenaran suatu ijazah, terlebih lagi hal itu merupakan tindakan penghinaan terhadap dunia pendidikan oleh pihak atau lembaga yang mengaku sebagai suatu satuan pendidikan yang sah. Pertanggungjawaban pidana merupakan pembebanan hukuman terhadap orangorang yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab. Tindak pidana pemalsuan ijazah dikatagorikan ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi secara implisit akan tetapi pemalsuan ijazah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Abstract A diploma is an official document issued as an acknowledgment of learning achievement and/or completion of a level of education after passingtheexam.Theactofcounterfeitingadiplomaisaformofattack on public trust in the truth of a diploma, moreover it is an act of humiliation against the world of education by a party or institution claiming to be a legitimate educational unit. Criminal liability is the impositionofpunishmentonpeoplewho commit criminalactsandare able to take responsibility. The crime of falsifying diplomas is categorized into Article 263 of the Criminal Code, namely regarding letter falsification, where the regulation on counterfeiting diplomas in the formulation of Article 263 of the Criminal Code is not stated explicitly but implicitly but diploma falsification is specifically regulated in Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System
Copyright (c) 2025 Surya Kencana Tiga https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Sharia Economics in the Perspective of Legal Realism in the Settlement of Bad Debts
Pinjaman macet masih ada terjadi dalam suatu proses kegiatan peminjaman modal di koperasi syariah BMT usaha bersama dimana hal-hal yang berkaitan dalam perjanjian tidak dapat terpenuhi oleh pihak nasabah. ketidak mampuan pihak nasabah untuk membayar suatu kewajiban yang telah disepakati bersama oleh pihak koperasi syariah dapat juga menimbulkan kerugian pada koperasi sehingga pihak koperasi harus memiliki cara-cara yang tepat dalam penyelesaian masalah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pinjaman macet dilakukan dengan penaganan preventif, analisa sebab munculnya pembiayaan bermasalah, dan mendalami masalah kemampuan pembayaran nasabah. Penanganan yang dilakukan yaitu dengan cara rescheduling, reconditioning, penyelesaian melalui jaminan, dan Write Off Final. Abstract Bad loans still occur in a process of capital lending activities in the BMT cooperative, a joint venture, where matters relating to the agreement cannot be fulfilled by the customer. The customer's inability to pay an obligation that has been agreed upon by the Islamic cooperative can also cause losses to the cooperative so that the cooperative must have the right ways to solve the problem. The research conducted is field research using a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the settlement of bad loans is carried out with preventive handling, analysis of the causes of problematic financing, and exploring the problem of customer payment ability. The handling carried out is by rescheduling, reconditioning, settlement through collateral, and Write Off Final
The Role of Restorative Justice in Indonesian Progressive Law Viewed from the Perspective of Legislation
Polemik berkenaan dengan pelaksanaan restorative justice di Indonesia merupakan sesuatu hal yang sangat berkembang saat ini. Sejak ditetapkannya kesepakatan Bersama antara Lembaga Mahkamah Agung, Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan serta Lembaga Kementerian Hukum dan HAM tentang pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan yang akan coba dikaji dalam memberikan pendalam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pendekan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, bahan hokum sekunder yang terdiri dari referensi pandangan para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian, serta bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari internet, website, majalah. Hasil dari penelitian ini bahwa walaupun pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang terjadi dimasyarakat hanya didasarkan pada peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan Agung RI, peraturan Mahkamah Agung RI serta peraturan Kementerian Hukum dan HAM RI, setidak-tidaknya dapat memberikan jalan dalam melakukan pendekatan restorative justice sebagai bagian dari hukum progressive Abstract The polemic regarding the implementation of restorative justice in Indonesia is something that is currently developing rapidly. Since the establishment of a Joint Agreement betweenthe Supreme Court, the Police, the Prosecutor's Office and the Ministry of Law and Human Rights regarding the restorative justice approach in resolving minor crimes that occur in society. This study uses a statutoryregulatory approach that will be examined in providing insight into matters related to the restorative justice approach in resolving minor crimes in society. The data used is secondary data consisting of primary legal materials consisting of statutory regulationsrelatedtotheresearch,secondarylegalmaterialsconsistingofreferences to expert views related to the research material, and secondary legal materials, namely data obtained from the internet, websites, magazines. The results of this study are that although the restorative justice approach in resolving minor crimes that occur in society is only based on the regulations of the Chief of Police, the RegulationsoftheAttorneyGeneraloftheRepublicofIndonesia,theregulationsof theSupremeCourtoftheRepublicofIndonesiaandtheregulationsoftheMinistry ofLawandHumanRightsoftheRepublicofIndonesia,atleastitcanprovideaway to carry out a restorative justice approach as part of progressive law.Keywords:Restorative,Justice,Approach,Agreement,ProgressiveTheRoleofRestorativeJusticeinIndonesianProgressiveLawViewed from the Perspective of Legislation
Implications of PMK No. 131 of 2024 on the Basis of Tax Imposition in the Coretax System
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsultan pajak mengenai core tax system dan memberikan masukan kepada pemerintah dari konsultan pajak berkaitan core tax system sebelum diterapkan. Penelitian ini merupakan kualitatif yang sumber datanya beerupa data sekunder yang terdiri dari : referensi perunadang-undangan, referensi pendapat para ahli dan referensi pendukung lainnya seperti jurnal dan website.. Hasil dari Penelitian yaitu pertama : Dari hasil wawancara kepada ketiga konsultan pajak, mereka masih belum mengetahui secara rinci mengenai core tax system. Namun demikian, hadirnya Core tax system bukan hanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan namun juga membantu wajib pajak dalam administrasi hak perpajakannya dan kecukupan perangkat softwere dan hardwerenya Kata kunci: Peraturan, Pajak, Coretax, System, This study aims to determine the perception of tax consultants regarding the core tax system and provide input to the Government from tax consultants related to the core tax system before it is implemented. This study is qualitative in which the data sources are secondary data consisting of: references to legislation, references to expert opinions and other supporting references such as journals and websites. The results of the study are first: From the results of interviews with the three tax consultants, they still do not know in detail about the core tax system. However, the presence of the Core tax system is not only to increase taxpayer compliance in carrying out tax obligations but also to assist taxpayers in administering their tax rights and the adequacy of its software and hardware. Keywords: Regulation, Tax, Coretax, System
The Role of the Middle Class in Indonesia's Political and Economic Transformation
Dalam catatan sejarah keberadaan kelas menengah di masyarakat sering mempengaruhi proses perubahan sosial dan politik, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejarah revolusi Perancis yang di tandai dengan adanya revolusi Industri menandai perubahan social yang terjadi pada masyarakat Eropa yang di motori oleh kelas menengah. Sejarah di Indonesia juga menunjukkan posisi kaum menengah menempati posisi sentral dalam menetukan proses perubahan sosial di tengah masyarakat. Dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana pengolahan data penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan. Dalam konteks tranformasi politik dan ekonomi, masyarakat kelas menengah di Indonesia juga selalu menjadi faktor penentu dalam mewarnai proses pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislative maupun pemilihan kepala daerah. Abstract n historical records, the existence of the middle class in society often influences the process of social and political change, both at home and abroad. The history of the French revolution marked by the Industrial Revolution marked the social changes that occurred in European society driven by the middle class. History in Indonesia also shows that the position of the middle class occupies a central position in determining the process of social change in society. In the study using a normative legal approach, where the processing of research data uses a library approach. In the context of political and economic transformation, the middle class in Indonesia has also always been a determining factor in coloring the process of implementing presidential and vice presidential elections, legislative elections and regional head elections