Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan

Abstract

Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum dan untuk peningkatan pembangunan suatu negara. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi secara intensif yang dilakukan bersama mitra (Lurah serta seluruh jajarannya) terdapat permasalahan yang sekarang ini dihadapi oleh mitra berupa masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di wilayah mitra dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, rendahnya pemahaman akan besarnya manfaat pajak bagi proses pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit serta fasilitas umum lainnya jelas berpengaruh bagi warga masyarakat di wilayah mitra. Padahal warga masyarakat di wilayah mitra beberapa tahun lalu merupakan warga masyarakat yang memiliki pemahaman yang sangat baik dan tingginya tingkat partisipasi warga selaku wajib pajak. Maka sistem perpajakan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan diharapkan sistem tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada subyek untuk melaksanakan kewajibannya. Pemerintah sebagai aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor lain yang mempunyai pengaruh cukup besar adalah pelayanan kepada wajib pajak terutama pemenuhan kewajiban membayar pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan aparat perpajakan maka akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu sangat diperlukan adanya pemahaman peraturan wajib pajak untuk kelangsungan jalannya pembangunan.  Hal ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya tersebut.