PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Kantor BPOM Tangerang)

Abstract

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan ke masyarakat. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau field research atau penelitian lapangan. Maka dalam hal ini, perlu juga kerjasama dengan masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen untuk melakukan Cek KLIK dalam tahap pembelian serta penggunaan kosmetik. Mengenai arti pengawasan, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah guna mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka hendaknya diperlukan pengawasan yang efektif untuk mengendalikan peredaran kosmetik yang merugikan konsumen. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Sehingga jika terdapat konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk ilegal bukan menjadi tanggungjawab BPOM dan hal tersebut merupakan tanggungjawab produsen kosmetik ilegal tersebut. Pada sesi wawancara untuk mendapatkan pertanyaan dari apa rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tangerang bahwa sesuai dengan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika pada pasal 2, pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim. Dalam hal ini peneliti dapat memberikan saran ataupun masukan bahwa hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi, disarankan kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya baik dalam kegiatan pemasaran ataupun penjualan produk harus memperhatikan hak-hak konsumen dan juga kewajibannya sebagai pelaku usaha khususnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena hal tersebut dapat merugikan kedua belah pihak yang baik dari pelaku usaha ataupun masyarakat sebagai konsumen.