Vol. 3 No. 2 (2023): JURNAL IKAMAKUM

Published: 2024-12-31

Articles

ANALISIS PERUBAHAN UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI BERBAGAI MACAM ASPEK (STUDI UU NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU TINDAK PIDANA KORUPSI)

Pradaya Pradaya, Ambarsari Ambarsari, Sundarai Sundarai, Kurniawansah Kurniawansah, Mohammad Iqbal, Yuniar Fitriah

160-176
- PDF
RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN AYAM MEMBANGUN KEADILAN DAN KEPULIHAN

Argenta Argenta, Roilaijah Roilaijah, Winda Agus Wulandari, Feranita Feranita, Elvira Elvira

177-190
- PDF
PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (Studi Kasus UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas)

Andro Bhaskara, Ardian Effendi, Erik Prasetiyo, Pegi Martin, Silvia Alma Yanti

191-200
- PDF
UPAYA PENCEGEHAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI DERADIKALISASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 2018

Iqbal Ainurridho, Shaufi Nurrahmat Saktiswara, Indah Permata Sari Br Purba, Gloria Oktaviani Simatupang, Anugrah Bahtra Sitanggang, Yoyon M. Darusman

201-213
- PDF
PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PN.Bks)

Ita Mursidah

214-231
- PDF
PERIHAL PEMBATASAN HAK PILIH PASIF MANTAN NAPI KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PRAKTIKNYA DI BERBAGAI NEGARA

Dian Abraham, Lisnawati Lisnawati, Fardhan Wijaya Kosasi, Cynthia Claudia Wibisono, M.M. Maya Shinta Dewi

232-245
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No: 1989/Pid.B/2020/PN.Tng)

Savita Damayanti

246-263
- PDF
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Andini Seftiani, Iftitah Rizky W. P., Nendra Suparman, Rismawati Gea

264-272
- PDF
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PULAU REMPANG DILEMA ANTARA PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KONSERVASI

Esti Pramestiari, Jefry Khasogi, Kahfi Permana, Rangga Arif Mahadeli, Wendy Ayu Melati

273-283
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Kantor BPOM Tangerang)

Derman Situmorang, Dodi Setiawan, Guntur Febia Tyson Putra, Salsabila G. P. Wakano

284-290
- PDF
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DITINJAU DARI PASAL 52 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Bayu Montana, Tiara Amallia Zahra, Yayan Dewi Sartika, Iman Wahyudi Zega, Sunarwaty Putri Sari Panggabean

291-303
- PDF
PROBLEMATIKA HAK KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK DI DALAM PENGUSUNGAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Fitra Nanda Armesta, Syauqi El Maky, Shandy Yudha, Yudi Agus Firmansyah, Yuliana Yuliana

304-323
- PDF
ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA

Muhammad Irham W, Adi Aprian, Giyats Rifa'i Afifi, Putri Indraswari, Muhammad Fadhli Rizqi

324-334
- PDF
ANALISA ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Boby Erika, Devi Dwi Wahyuni, Firmansyah Firmansyah, Hilmar Sinaga, Ricky Sinaga, Yoyon M. Darusman

335-346
- PDF
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Mutia Sari, Livety Marwati, Vera Novianti, Elita Fransisca, Christiani Sarira, Ratih Dwi Rahayu

347-354
- PDF

Vol. 3 No. 2 (2023): JURNAL IKAMAKUM

Articles

ANALISIS PERUBAHAN UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI BERBAGAI MACAM ASPEK (STUDI UU NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU TINDAK PIDANA KORUPSI)

RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN AYAM MEMBANGUN KEADILAN DAN KEPULIHAN

PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (Studi Kasus UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas)

UPAYA PENCEGEHAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI DERADIKALISASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 2018

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Analisis Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PN.Bks)

PERIHAL PEMBATASAN HAK PILIH PASIF MANTAN NAPI KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PRAKTIKNYA DI BERBAGAI NEGARA

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No: 1989/Pid.B/2020/PN.Tng)

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PULAU REMPANG DILEMA ANTARA PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KONSERVASI

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Kantor BPOM Tangerang)

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DITINJAU DARI PASAL 52 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

PROBLEMATIKA HAK KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK DI DALAM PENGUSUNGAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA

ANALISA ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

ADDITIONAL MENU

Information