ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini menyajikan analisis hukum terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Analisis ini meliputi aspek politik, hukum, tata negara, ekonomi, dan sosial. Pertama, terdapat poin-poin krusial dalam analisis ini, seperti pengaturan kewenangan penyadapan oleh KPK yang disebutkan dalam UU KPK. Di sini, dilema muncul terkait perlindungan hak asasi manusia dan privasi, serta ketiadaan prosedur yang tegas terkait kewenangan penyadapan, yang bisa menimbulkan kontroversi dan konflik dengan ketentuan konstitusi. Aspek hukum membahas independensi KPK dan bagaimana karakteristiknya menunjukkan kedekatan dengan kekuasaan yudikatif. Terdapat perubahan signifikan dalam kedudukan KPK setelah revisi UU KPK, yang menciptakan kekhawatiran terkait kontrol eksekutif terhadap lembaga independen tersebut. Aspek tata negara membahas perubahan karakter pegawai KPK yang awalnya independen menjadi terikat oleh relasi kuasa eksekutif, yang berpotensi mengurangi independensi KPK dan mengubah dinamika kerja lembaga tersebut. Analisis aspek ekonomi menyoroti perubahan strategi pemberantasan korupsi dari pendekatan represif menjadi preventif dalam UU KPK, dengan argumentasi bahwa pendekatan preventif lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang. Aspek sosial menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum yang mengikat dan memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum serta perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sebagai bagian dari prinsip keterbukaan. Terakhir, mengevaluasi proses pembentukan UU KPK dari sudut pandang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Hasil dari peneltiian ini adalah revisi UU KPK menimbulkan problematika hukum, mengurangi independensi KPK, dan menciptakan kekacauan di sistem peradilan pidana. Saran yang diajukan untuk menangani masalah ini antara lain adalah melalui proses uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK) atau penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dengan mengeluarkan Perppu.