Vol. 1 No. 02 (2021): JURNAL IKAMAKUM

JURNAL IKAMAKUM

Published: 2021-12-06

Articles

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DITINJAU DARI PASAL 54 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Analisa Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT)

Adrian Hartanto, Dewi Nurmayanti, Ika Puspa Rini

203-219
- PDF
PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (Analisis Putusan Nomor : 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Anita Anita, Agus Saputra, Dedy Supriyadi, Surya Dharma

220-242
- PDF
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Angraini Putri, Fauzan Muzakki, Muhammad Qadar Ramadhan, Siti Rachma

243-261
- PDF
PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Analisis Putusan Nomor : 637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb )

Apriyanti Apriyanti, Gyta Rosana, Mulyadi Mulyadi, Yudi Indra

262-280
- PDF
BATAS USIA PENCALONAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA BERDASARKANPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU/XVII/2019

Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardani, Wahyu Parsaoran Sihaloho

281-297
- PDF
PENERAPAN SISTEM NOKEN DI PAPUA DALAM DEMOKRASI INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019)

Lisa Noviana, Dedy Arisandi Daulay, Lailiani Lailiani, Yustia Yohanna

298-319
- PDF
ULTRA PETITA YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Analisis Putusan Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

Andika Kharis Akhmadi, Ghifari Ridhaimaduddin Madjid, Mutya Deliantika, Sheila Mutia

320-338
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN HOMOLOGASI) OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Achmad Mubarok, Okki Oktaviandi, Yoga Arys Yanuary, Yuddy Jayusman

339-358
- PDF
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Nomor:1595K/Pid.Sus/2020)

Rizwan Darmawan, Dimas Putra Pratama, Agung Muhammad, Yarman Hulu

359-376
- PDF
KEWENANGAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021)

Anggara Dwi Putra, Hasnan Habib Sutikno, Wahono Widodo

377-395
- PDF
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN (Analisis Putusan Nomor:115/PHP.KOT-XIX/2021)

Asti Saraswati, Hanne Puspita Berliane Susanti, Muhammad Wafatajul Arifin, Rahma Yunita

396-415
- PDF
HAL-HAL YANG MERINGANKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI JAKARTA ATAS NAMA DR. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH. (Putusan Nomor: 10/PID.TPK/2021/PT DKI)

Ade Nomi, Dian Yusuf Ponco Saputro, M. Taufik D.S, Wahyu Rusdiantoro

416-437
- PDF
PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TERHADAP PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NE BIS IN IDEM) PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 636K/Pid.Sus/2020)

Dinda Ayudhia Rahmawati, Irawan Saputro, Pandu Putra Pratama, T. Muammar Kadafi

438-461
- PDF
INKONSTITUSIONALITAS PASAL 416 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019

Edwin Aldrin, Florentina Febriyati, Rizki Saputra, Sih Jumaedi

483-511
- PDF
BERALIHNYA STATUS PERJANJIAN KERJA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. ONASIS INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

Hendra Sulaksana, Agustian Iskandar, Meigi Meigi, Keti Respati

512-533
- PDF
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENETAPKAN SUARA YANG SAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LABUHANBATU TAHUN 2020 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PHP.BUP-XIX/2021)

Fajar Heri Nugroho, Rr. Meita Sari, Erick Siagian, Lili Haryanti, Medi Destianita

534-550
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL HUGO BOSS ( Analisis Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 )

Irwan Irwan, Widi Nugroho, Nova Susanti, Defruzar Defruzar

551-569
- PDF
PENGHAPUSAN PATEN YANG CACAT HUKUM (Analisis Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)

Aditia Meiriza Ashibi, Fajar Andriyani, Lukman Fajar, Upendi Upendi

570-594
- PDF
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK â€œSTRONGâ€ BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan No. 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Ajeng Woro Nastiti, Firlangga Bagus Pradana, Martha Lince Ria Tampubolon, Triadhy Setyo P

595-615
- PDF
DUGAAN TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT DAN PEMALSUAN DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Analisis Putusan Nomor 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020)

Ariestrada Ariestrada, Bakasia Helaudho, Hanif Nur Kholifah, Noviana Setyaningtyas K

616-636
- PDF
PENYALAHGUNAAN WEWENANG HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019)

Asfaroni Asfaroni, Dikeu Antika, Fitriadi Pramono, Ricky Mubaroq

637-660
- PDF
PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) (Analisa Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020)

Astrid Kumala Permadani, Dwi Mulyanti, R. Gitta Ferindra, Yustina Linasari

661-684
- PDF
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XVIII/2020 DAN NOMOR 2/PUU-XIX/2021

Ayu Wikha Noviyana, Dyaksi Satwikaningrum, Indriana Trisnawati, Rr. Tita Trias Aryanti

685-704
- PDF
STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PENCALONAN BUPATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEWARGANEGARAAN (Analisa Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX-2021)

Encep Sujana, Yosano Dwiwanda Saktinegara, Hendry Perkututo, Reva Lastri Gantina Ahmad, Sartono Sartono

705-725
- PDF
RATIO DECIDENCI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASAL PENIPUAN DENGAN TINDAK PIDANA LANJUTAN PENCUCIAN UANG (PERBARENGAN TINDAK PIDANA) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019)

Berry Ballen Saputra, Fien Mangiri, Roberto Rossi, Puguh Prastyawan

726-749
- PDF
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI JAKARTA PUSAT (Analisis Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)

Hadi Sutopo, Abdul Rizal Asror, Mardin Sipayung, Rian Ariyansyah

750-780
- PDF
PENGALIHAN STATUS PEGAWAI DILINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 28/PUU-XIX/2021)

Ira Purniawati, Dea Apriliya, Jetter Wilson Salamony, Kuncoro Damar Parikesit, Matheus Raditya Chrisputranto

781-804
- PDF
ANALISIS PRINSIP INDUSTRI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NO 3318/K/PID.SUS/2019 DITINJAU DALAM UNDANG â€“ UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBRANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

M. Tri Saputra, Andikha Putra, Fandy Akbar, Wahyono Wahyono

805-825
- PDF
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM MEMPERBANYAK KAOS LOGO AREMA (Analisis Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2019)

Adri Akim, Dapid Abdurrohman, Loisa Diana Raya, Wiliyanto Wiliyanto

826-853
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Analisis Putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Siti Artanti, Oktiana Marlianti, Lilik Budianto, Dhoni Presti Wahyono

462-482
- PDF

Vol. 1 No. 02 (2021): JURNAL IKAMAKUM

Articles

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DITINJAU DARI PASAL 54 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Analisa Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT)

PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (Analisis Putusan Nomor : 706 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

PENCUCIAN UANG DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Analisis Putusan Nomor : 637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb )

BATAS USIA PENCALONAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA BERDASARKANPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU/XVII/2019

PENERAPAN SISTEM NOKEN DI PAPUA DALAM DEMOKRASI INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019)

ULTRA PETITA YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Analisis Putusan Nomor 278 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN HOMOLOGASI) OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Nomor:1595K/Pid.Sus/2020)

KEWENANGAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021)

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN (Analisis Putusan Nomor:115/PHP.KOT-XIX/2021)

HAL-HAL YANG MERINGANKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI JAKARTA ATAS NAMA DR. PINANGKI SIRNA MALASARI, SH., MH. (Putusan Nomor: 10/PID.TPK/2021/PT DKI)

PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TERHADAP PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NE BIS IN IDEM) PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 636K/Pid.Sus/2020)

INKONSTITUSIONALITAS PASAL 416 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XVII/2019

BERALIHNYA STATUS PERJANJIAN KERJA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. ONASIS INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 39 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENETAPKAN SUARA YANG SAH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LABUHANBATU TAHUN 2020 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 141/PHP.BUP-XIX/2021)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL HUGO BOSS ( Analisis Putusan Nomor 520 K/Pdt.Sus-HKI/2021 )

PENGHAPUSAN PATEN YANG CACAT HUKUM (Analisis Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK â€œSTRONGâ€ BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan No. 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

DUGAAN TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT DAN PEMALSUAN DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Analisis Putusan Nomor 1033 B/Pdt.Sus-Arbt/2020)

PENYALAHGUNAAN WEWENANG HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019)

PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) (Analisa Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020)

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XVIII/2020 DAN NOMOR 2/PUU-XIX/2021

STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PENCALONAN BUPATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEWARGANEGARAAN (Analisa Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX-2021)

RATIO DECIDENCI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASAL PENIPUAN DENGAN TINDAK PIDANA LANJUTAN PENCUCIAN UANG (PERBARENGAN TINDAK PIDANA) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019)

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI JAKARTA PUSAT (Analisis Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)

PENGALIHAN STATUS PEGAWAI DILINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 28/PUU-XIX/2021)

ANALISIS PRINSIP INDUSTRI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NO 3318/K/PID.SUS/2019 DITINJAU DALAM UNDANG â€“ UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBRANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM MEMPERBANYAK KAOS LOGO AREMA (Analisis Putusan Nomor 1139 K/Pid.Sus/2019)

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Analisis Putusan Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

ADDITIONAL MENU

Information