Pengukuran Awal Kepastian Hukum Atas Tanah

Abstract

Pengukuran merupakan awal kepastian menentukan letak batas bidang tanah, mekanisme pengukuran bidang tanah seluruh Kantor Pertanahan se-Indonesia dengan bantuan sistem aplikasi komputer mengintegrasikan data spasial (peta) dan data teksual, pembuatan peta Dasar Pendaftaran Tanah, Peta Pendaftaran Tanah, Surat Ukur, Gambar Ukur, dan Peta Bidang Tanah dilakukan cepat dan akurat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif mendapatkan kesimpulan bahwa pengukuran bidang tanah merupakan awal untuk memberikan kepastian hukum karen tanpa hasil pengukuran maka proses pensertipikatan tanah tidak akan terwujud, sertipikat tanah adalah untuk perlindungan hukum bagi pemegang hak terhadap kepemilikan bidang tanah,  juga untuk menyediakan informasi kepada fihak-fihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar serta untuk terselenggaranya tertib admnistrasi pertanahan. Kendala dalam Pengukuran Tanah adalah seringkali Penunjukan batas bidang tanah dan pemasangan tanda batasnya tidak dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya yang mengetahui persis posisi bidang batas tanah dan pengukuran patok batas tanah seringkali belum mendapatkan kesepakatan tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah yang diukur sehingga kemudian muncul konflik kadang sengketa. Terhadap bidang-bidang tanah yang diukur akan dipetakan dengan metode pengukuran, deliniasi pada peta dasar pendaftaran berupa peta foto, detail titik batas tanah dari hasil pengukuran lapangan dapat terlihat jelas atau mudah untuk mengidentifikasi letak bidang tanah yang diukur dalam peta karena setiap bidang tanah dapat dibedakan dengan bidang tanah lainnya karena terdapat tanda pengenal yang unik disebut NIB (Nomor Identifikasi Bidang).