Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)

Abstract

Salah satu realisasi dari revolution industry 4.0 adalah diperkenalkannya Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau Online Single Submission (OSS), hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui sistem elektronik (online) yang terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  2018  tentang Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborasi peran dan tanggung jawab Notaris terkait pengurusan izin usaha bagi pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia khususnya Perseroan Terbatas (PT) dan mengidentifikasi faktor penghambat serta faktor pendukung bagi Notaris dan pelaku usaha sekaligus dalam menjalankan perannya. Metode penelitian yang kami gunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu beberapa Notaris dan studi kepustakaan yaitu dengan menganalisa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Urgensi Teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan ilmiah bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, dan urgensi praktis untuk memudahkan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan pengambil kebijakan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan OSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sangat terbantu dengan sistem OSS, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala baik secara sistem, teknis di lapangan, maupun dari sumber daya manusianya.