Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 Dan 264 KUHP

Abstract

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Pemalsuan Sertifikat merupakan salah satu tindak pidana yang di atur dalam Pasal 263 ayat

KUHP Membuat surat palsu adalah membuat surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Palsunya surat atau tidak benar surat terletak pada asal atau si pembuat.  Pelaku Pemalsuan Sertifikat dapat juga dijerat Pasal 264 ayat (1) karena dapat merugikan, Untuk mencegah pemalsuan sertifikat tanah atau bangunan, maka pemilik tanah harus lebih waspada dan lebih hati- hati. Pemilik tanah tidak diperbolehkan, memberikan sertifikat asli atau fotocopy sertifikat kepada pihak lain dengan alasan apa pun, kecuali kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris. Dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah sudah ada sanksi dan hukuman yang tegas seperti yang sudah diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 263 dan 264 KUHP. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang adalah untuk melaksanakan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi. Selain itu diharapkan dengan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pamulang agar dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan dan penerapan keilmuan kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat yang diperoleh adalah dengan bertambahnya keilmuan  dan pengetahuan bagi staf kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengetahui Kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat dan agar lebih waspada untuk menghadapi oknum dalam hal pemalsuan sertifikat tanah. Ilmu yang     diperoleh     pada     Pengabdian  Masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi dan wawasan terhadap pemalsuan sertifikat bagi masyarakat umumnya dan warga Kelurahan Paku Jaya khususnya.