Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Abstract

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi secara intensif yang dilakukan bersama mitra (Pimpinan Pondok Pesantren serta seluruh jajarannya) terdapat permasalahan yang sekarang ini dihadapi oleh mitra berupa masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di wilayah mitra dalam pemahaman tentang Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia, Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Pada kondisi saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu akad melalui media elektronik, misalnya nikah online yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online). Berawal dari persoalan di atas, fiqh sebagai produk pemikiran manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus mampu memberikan jawaban yuridis terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Memberikan pemahaman serta memberikan informasi akurat kepada masyarakat Pondok Pesantren Al-Awwabin Kota Depok dalam pemahaman terhadap Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan Memberikan penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat Pondok Pesantren Al-Awwabin Kota Depok terkait Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia agar mereka mengetahui dan memahami mengenai aturan hukum yang mengatur terkait Pernikahan secara online. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan menyelesaikan permasalahan mitra yang sesuai dengan solusi yang ditawarkan. Adapun metode pendekatan yang kami lakukan dalam kegiatan adalah pendampingan, penyuluhan, praktek dan pelatihan tentang pemahaman hukum tentang Pernikahan secara online dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Awwabin Kota Depok dengan peserta yaitu santriwati dan guru di wilayah tersebut. Pengabdian ini mampu menggeser pemahaman dan perilaku masyarakat dalam menerima mengenai pernikahan secara online agar tidak terjadi perdebatan dan konflik mengenai hal tersebut. Selain itu, masyarakat juga mengetahui dasar hukum yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan dasar hukum mengenai pernikahan secara online yang di landasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan bentuk langkah preventif sebelum masyarakat memperdebatkan payung hukum mengenai pernikahan secara online.