Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Penyelidikan Dan Penyidikan

Abstract

Abstrak.

Pemeriksaan pendahuluan merupakan proses yang sangat penting bagi penegakan hukum. Hal itu dapat dimengerti karena pemeriksaan pendahuluan adalah pintu masuk bagi perkara pidana, sehingga menentukan kepada proses selanjutnya. Pemeriksaan pendahuluan yang berkualitas berpotensi terwujudnya kebenaran materiil. Begitu juga sebaliknya, jika prosesnya bermasalah sejak awal maka akan mengancam terwujudnya kebenaran materil dan keadilan. Untuk mengantisipasi hal itu, masyarakat yang terjerat masalah hukum sebagai terlapor atau tersangka perlu mendapatkan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum, khususnya bagi mereka yang lemah secara ekonomi dan pihak yang rentan. Absennya pemberi bantuan hukum, dalam hal ini akan membawa terlapor atau tersangka pada malapetaka penegakan hukum yang berimbas pada terenggutnya hak asasi manusia sebagai esensi penegakan hukum itu sendiri. Hilangnya esensi penegakan hukum, maka hukum bagainya tubuh tidak mempunyai ruh. metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalammasing-masing tahap: a. Pra Kegiatan Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan tema kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan penyuluhan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum. Pada uraian ini menyimpulkan 2 (dua) hal, yaitu; Masyarakat mengalami banyak kesulitan pada proses pendahuluan, diantaranya mengenai adanya kekerasan, penyiksaan dan tekanan. Juga adanya kendala masyarakat pada pemahaman terhadap hukum, termasuk alat bukti. Dengan demikian, proses yang seperti itu akan menghambat terwujudnya kebenaran materiil. Sebaliknya, yang terjadi adalah ‘peradilan sesat’ yang merampas hak asasi manusia, dan; masyarakat yang mengalami perkara hukum perlu mendapatkan layanan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, untuk memastikan bahwa due process of law berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya layanan hukum tersebut, maka hal-hal yang menghambat terwujudnya kebenaran materiil akan dapat diatasi. Oleh karena itu semua pihak akan menemukan keadilannya