Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik

Abstract

Abstrak.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi intensif yang dilakukan bersama pihak Desa Cilenggang (Lurah dan seluruh jajaran) terdapat permasalahan yang saat ini dihadapi mitra berupa kurangnya pemahaman mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik. . Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, suatu sumber daya alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung untuk kehidupannya, seperti untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhannya (tempat tinggal/perumahan), maupun untuk menjalankan usahanya seperti tempat. perdagangan, perindustrian, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Bahkan ketika manusia meninggal, mereka tetap membutuhkan tanah untuk penguburan. Begitu bermanfaatnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Kendala yang dihadapi adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan ketersediaan lahan sangat terbatas. Karena terbatasnya ketersediaan lahan dan semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, hal ini tentu akan menimbulkan konflik kepentingan terhadap lahan yang berujung pada permasalahan pertanahan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah mengenai tanah ini diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1960 Indonesia berhasil membentuk peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dalam bentuk undang-undang yang disebut undang-undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberikan pengertian: “sertifikat adalah suatu dokumen bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing telah dicatat dalam buku tanah yang bersangkutan. Pengertian sertifikat dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa: 12 “Sertifikat adalah suatu bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terkandung di dalamnya, sebagaimana sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang terdapat dalam sertifikat pengukuran dan buku tanah yang bersangkutan.