AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum sendiri merupakan upaya penting guna menjamin adanya kepastian hukum yang dapat melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Adanya permasalahan ini menjadi fokus utama pemerintah yang harus mengawasi serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik mengingat banyak pelaku usaha yang nakal dan tidak bertanggung jawab yang membahayakan konsumen. Maka untuk menghindari maraknya beredar kosmetik berbahaya pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diadakannya Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki tugas dalam pengawasan produksi kosmetik. Produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat klasifikasi dan mutu kualitasnya, perbuatan tersebut melawan hukum sesuai pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUH Perdata. Jika konsumen merasa dirugikan, pelaku usaha wajib bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak dapat menolak atau tidak memenuhi ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 21 UUPK bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen yang dimasuk pada Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.