ANALISIS KETIDAKSESUAIAN BINARY OPTION DENGAN PASAL 1 ANGKA 8 UU NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Abstract
Binary Option merupakan produk finansial di mana pihak yang terlibat ditempatkan pada satu dari dua pilihan dalam jangka waktu tertentu. Secara yuridis, legalitas Binary Option sebagai salah satu Komoditi Perdagangan berjangka masih diperdebatkan. Hal ini dikarenakan untuk dianggap sebagai komoditi harus memenuhi frasa “kontrak berjangka†sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Apabila mengacu pada persyaratan objektif dari kontrak, kontrak tersebut harus memenuhi kausa yang Halal di mana Binary Option yang menjadikan sebuah pertanyaan mengenai keabsahan kontrak dalam konteks Binary Option. Ditinjau dari sisi konsumen, Tanpa adanya perizinan dari Bappebti perlindungan konsumen Binary Option tidak terdapat kejelasan baik dari sisi yuridis maupun praktis.References
Buku
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). 2001. Perdagangan Berjangka Komoditi. (Jakarta: Penerbit Kementerian Perdagangan Republik Indonesia).
Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk.. 2020. Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital. (Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis).
Hartono, Sri Rejeki dkk. (ed.). 2006. Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru. (Yogyakarta: Tanpa Penerbit). Miru, Ahmadi. 2020. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. (Depok: Penerbit Rajawali Pers).
Muhammad, Abdulkadir. 2000. Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
Sembiring, Sentosa. 2007. Hukum Investasi. (Bandung: Penerbit CV Nuansa Aulia).
Simanjuntak, Augustinus. 2018. Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis. (Depok: Penerbit RajaGrafindo Persada).
Subekti. 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata. (Jakarta: Penerbit PT Interamasa).
Ulfah, Maria. 2010. Keberadaan Kontrak Berjangka Emas Sebagai Objek Transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum Kontrak di Indonesia dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tesis. (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan).
Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio.(YogyakartaL Penerbit BPFE).
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4843.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071.
