MENGKAJI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2006 TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN

Abstract

Anak merupakan subjek hukum yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang telah memiliki kecakapan. Sebelum di terbitkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2006, Indonesia masih memakai Undang-Undang No.62 Tahun 1958 yang menganut Asas Kewarganegaraan Tunggal. Dimana kewarganegaraan seorang anak mengikuti kewarganegaraan orang tua laki-laki atau ayahnya. Akan tetapi setelah diundangkanya UndangUndang No.12 Tahun 2006, maka Indonesia menganut sistem kewarganegaraan Ganda dimana seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran diberi dwi-kewarganegaraan oleh negara sampai anak tersebut berumur delapanbelas (18) tahun atau sudah kawin, setelah itu anak diberi kebebasan untuk memilih sendiri kewarganegaraan mana yang sesuai dengan kehendaknya. Pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak oleh Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru merupakan hal yang positif terutama dalam hubungan anak dengan ibu. Dimana anak bisa memilih sendiri kewarganegaraan pada saat dia dewasa nanti dan juga anak tidak serta merta mengikuti kewarganegaraan ayah seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No.26 tahun 1958. Jadi jika pada suatu saat terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, ibu tidak akan mendapatkan kesulitan untuk menemui anaknya seperti yang seringkali terjadi pada saat Undang-Undang No.12 Tahun 2006 ini belum di undangkan. Kemudian, untuk pendaftaran sendiri sudah ada prosedur yang harus di ikuti guna mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.