KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING PADA REZIM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Abstract

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana destructive fishing saat ini bersifat primum remedium. Namun dalam perkembangannya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi destructive fishing mengalami beberapa hambatan dan belum selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Mengingat pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu asas dalam pengelolaan perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian antara kebijakan hukum pidana dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan yakni dengan melakukan pengaturan terhadap sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi dan perbaikan kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik destructive fishing. Sanksi tindakan lebih bersifat restoratif, antisipatif, dan mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya ikan dan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.