HAK KUASA ANAK DAN KEKERASAN ORANG TUA KEPADA ANAK

Abstract

Berdasarkan kasus kekerasan kepada sang anak yang pelakunya yaitu orang tuanya sendiri. Dalam , dalam hal ini salah satu orang tua atau keduanya melalaikan kewajibannya, maka dari itu hak kuasa kepada anak dapat diputus melalui penetapan pengadilan. Namun secara fakata, seringkali orang tua yang telah dipidana karena melakukan kekerasan kepada anak, hak kuasanya sebagai orang tua masih ada. Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana keperdataan terkait hak kuasa orang tua yang dipidana akibat kekerasan kepada anak. Penelitian ini memakai metode penelitian implikasi yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Hakim hanya memberi perlindungan tidak langsung yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku, namun tidak ada hukuman secara perdata, sehingga orang tua masih memiliki kewajiban sebagai pemegang hak kuasa orang tua yaitu pengawasan diri anak dan harta bendanya. Implikasi yuridis dalam lingkup perdata adalah pencabutan kekuasaan orang tua, pertimbangan Hakim dapat mengacu pada Pasal 49 UU Tentang Pernikahan, Didalam Pasal 50 huruf a UU kekerasan dalam rumah tangga menyatakan Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana tambahan yaitu berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu.