PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERMASALAH DITINJAU DARI PERSFEKTIF OTONOMI DAERAH

Abstract

ABSTRAK

Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Perda yang bermasalah pada tahun 2016. Pembatalan ribuan perda tersebut terdiri dari 4 kategori. Pertama, ‎meliputi perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, perda yang memperpanjang jalur birokrasi. ketiga, Perda yang hambat perizinan investasi dan menghambat kemudahan usaha, dan perda yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan sebagai konsekuensi dengan adanya otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah namun kemudian dibatalkan oleh presiden sehingga penelitian ini ingin mengkaji bagimana pembatalan peraturan daerah bermasalah ditinjau dari prespektif otonomi daerah. Penelitian merupakan penelitian kualitiatif yang datanya bersumber dari buku, jurnal, artikel, berita, dan dokumen perundang-undangan. berdasarkan kajian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pembatalan peraturan daerah merupakn sesuatu yang sah-sah meskin daerah memiliki kewenangan untuk kemandirian mengatur diri sendiri secara otonomi, namun keweangan tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga presiden sebagai penanggungjawab tertinggi pemerintahan melalui Mendagri dapat membatalkan peraturan perundang-undangan yang dinilai bermasalah