PERSETUJUAN KORBAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK KORBAN DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Abstract

ABSTRAK

Polemik mengenai frasa "Tanpa Persetujuan Korban" menjadi suatu perhatian terkait regulasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terhadap implementasinya. Dengan menjawab rumusan masalah mengenai : Apakah diadakannya persetujuan korban dalam perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi perlu dilakukan? serta Bagaimana cara mengimplentasikan pemberian sanksi pada pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi? Dengan menggunakan metode penelitian berupa kajian normatif yang dituangkan dalam analisa deskriptif sebagai pisau analisis. Maka berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pertama : Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" menurut penulis sudah sesuai dan tidak melebihi konteks jika fokus utamanya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak korban tanpa melibatkan hal atau aturan lain. Kedua. terkait implementasi perguruan tinggi terhadap pemberian sanksi perlu dilakukan secara tegas dan sistematis agar tujuan mencapai keadilan menjadi efektif. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia, sebaiknya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak korban harus menjadi perhatian lebih tanpa adanya diskriminasi serta celah untuk menyalahkan korban ataupun memfokuskan pada aturan lain.