PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN PEKERJA SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DALAM UU CIPTA KERJA
Abstract
ABSTRAKPemerintah telah menerbitkan kebijakan penanggulangan penyebaran corona (covid-19) dengan mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan dimaksud membatasi aktivitas warga negara pada daerah tertentu, diantaranya dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi terhadap keberadaan usaha serta melakukan tindakan efisiensi karyawan dengan cara diputusnya hubungan kerja. Di saat yang sama Pemerintah dan legislatif menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam mendapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kedua pihakReferences
DAFTAR PUSTAKA
a
Buku
Adrian Sutedi, HukumPerburuhan, Jakarta :Sinar Grafika,2009
Eko Wahyudi, dkk., Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta :Sinar Grafika, 2016
Ferianto & Darmanto, Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Diserta Ulasan Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010
Rohmah, S.N. Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?. Volume. 4, No. 1
Undang-Undang
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (amandemen III)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:Kep15A/Men/1994
