PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PINANGKI (Analisis Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI)

Abstract

Korupsi terjadi karena adanya kemajuan inovasi dan teknologi. Sehingga, usaha memberantas tindak pidana korupsi harus dilaksanakan dengan serius karena korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa. Saat memutus perkara tindak pidana korupsi Hakim harus mempertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa. Meskipun hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan, tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak dan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Sehingga Hakim tidak dapat berbuat sewenang-wenang dalam memutus suatu perkara agar mengakibatkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga penelitian ini menganalisis tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menganalisis hasil dari putusan yang telah ditetapkan oleh hakim da dihubungkan dengan teori-teori hukum. Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI terkait perkara korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki, terdapat pertimbangan hakim mengenai gender Terdakwa yang dijadikan sebagai salah satu alasan untuk meringankan pidana penjara dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Sehingga, banyak masyarakat yang menilai bahwa pertimbangan dan vonis pemidanaan dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tidak tepat karena hukum harus digabungkan dengan keadilan, karena tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi terdakwanya.  Untuk dapat menilai kualitas pertimbangan hakim dapat dilihat dari ketiga aspek yang selalu melekat pada sebuah pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam perkara korupsi Pinangki yang diputus pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terlalu ringan  dan tidak sebanding dengan tindak pidana yang telah diperbuat oleh Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dampak dari korupsi pada hakikatnya menyangkut aspek yang sangat luas, yaitu dalam aspek ekonomi dapat berupa merugikan keuangan atau perekonomian negara, aspek politik yang menyangkut jabatan dan kekuasaan, aspek moral yang menyangkut nilai-nilai demokrasi. Korupsi juga terkait dengan banyak kejahatan lain seperti pencucian uang, kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, kejahatan politik, dan lain sebagainya sehingga dianggap sebagai salah satu bentuk “transnational crimeâ€.

Kata Kunci: Korupsi, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim.