Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL LEX SPECIALIS

JURNAL LEX SPECIALIS

Published: 2023-10-14

Articles

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALASAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) (Studi Analisis Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.)

Adli Ardianto, Ero Faldani
- PDF
KEKUATAN UNSUR ITIKAD BAIK PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Andi Andi, Mario Fransiskus Mirza
- PDF
PERATURAN PIDANA HUKUMAN MATI PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)

Ahmat Rully Herliansyah, Hilda Hanifa
- PDF
KETENTUAN LAMANYA PIDANA PENJARA PENGGANTI ATAS KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISA PUTUSAN NOMOR 5035 K/PID.SUS/2022)

Firman Nurmansyah, Ahmad Fahmi Yustirandi
- PDF
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PINANGKI (Analisis Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI)

Vivininta Sinaga, Wildan Siregar
- PDF
ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PEMILU 2024 (Studi Putusan Nomor: 757/pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst)

Ahmad Kamil Assakiri, Gregorius Watu
- PDF
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN BERKAITAN DENGAN RAHASIA JABATAN ( Analisa Putusan Nomor : 11/PDT.G/2021/PN.MTW )

Milzam Elkarami Bahar, Dian Ekwanto
- PDF
PERJANJIAN PENANGGUNGAN HUTANG OLEH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT (ACCESOIR) (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 59/PDT.G/2020/PN SBY)

Alexsandro Agia Suryana, Ii Suhrowardi
- PDF
KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KOMISI INFORMASI DI TATANAN NEGARA PADA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SERTA PUTUSAN YANG DIHASILKAN

I Made Swanjana Yasa, Khoerudin Khoerudin, Kristofer Oscar
- PDF
PERAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN DAN KESADARAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

HENRY SUHARDJA
- PDF
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENANGGULANGI KASUS KORUPSI

Abdul Khair, Fikri Pauji
- PDF
ANALISIS YURIDIS LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DALAM MENCIPTAKAN KONDISI KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DI KABUPATEN SERANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Suwandi Suwandi, Bambang Santoso, Bastianon Bastianon
- PDF
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PEKERJA TENAGA KERJA ASING TERHADAP HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA IMPLEMENTATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE SPECIFIC TIME WORK AGREEMENT (PKWT) OF FOREIGN LABOR WORKERS AGAINST INDONESIAN LABOR LAW

Raden Roro Hasyyati Sabrina Bestari
- PDF
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN AKADEMIK DI ERA NORMAL BARU PADA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (STUDI PADA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN)

Dimas Putra Pratama
- PDF
OPTIMALISASI PENERAPAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Sukma Ringgit
- PDF

Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL LEX SPECIALIS

Articles

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI ALASAN PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) (Studi Analisis Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.)

KEKUATAN UNSUR ITIKAD BAIK PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

PERATURAN PIDANA HUKUMAN MATI PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)

KETENTUAN LAMANYA PIDANA PENJARA PENGGANTI ATAS KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISA PUTUSAN NOMOR 5035 K/PID.SUS/2022)

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PINANGKI (Analisis Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI)

ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN PEMILU 2024 (Studi Putusan Nomor: 757/pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN BERKAITAN DENGAN RAHASIA JABATAN ( Analisa Putusan Nomor : 11/PDT.G/2021/PN.MTW )

PERJANJIAN PENANGGUNGAN HUTANG OLEH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT (ACCESOIR) (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 59/PDT.G/2020/PN SBY)

KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KOMISI INFORMASI DI TATANAN NEGARA PADA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK SERTA PUTUSAN YANG DIHASILKAN

PERAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN DAN KESADARAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENANGGULANGI KASUS KORUPSI

ANALISIS YURIDIS LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DALAM MENCIPTAKAN KONDISI KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DI KABUPATEN SERANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PEKERJA TENAGA KERJA ASING TERHADAP HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA IMPLEMENTATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE SPECIFIC TIME WORK AGREEMENT (PKWT) OF FOREIGN LABOR WORKERS AGAINST INDONESIAN LABOR LAW

PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN AKADEMIK DI ERA NORMAL BARU PADA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (STUDI PADA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN)

OPTIMALISASI PENERAPAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

ADDITIONAL MENU

Information