PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA KECAMATAN KAWARACI
Abstract
ABSTRACT
The implementation of village fund management as village financial management in Indonesia refers to Trisakti, which consists of: (1) political sovereignty; (2) financial independence; and (3) noble-cultured character. In accordance with the third Nawa Cita program, the government is determined to develop Indonesia by empowering rural areas and villages under the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Law Number 6 Year 2014 on Village brings about new hope for the establishment of strong, independent, prosperous, and democratic village. This socialization would try to elaborate the legality of village fund’s management by the village government as well as to what extent their responsibility and liability are. Their authority was based on atribution and mandate respectively. Therefore, they will be held responsible and liable if they made a mistake in executing their authority.
Keywords: Village Financial Management; Authority; Responsibility; Liability.
References
Susanto, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. Proceedings Universitas Pamulang, 2(1).
Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Proceedings Universitas Pamulang, 1(1).
Lesmana, R., Sunardi, N., Hasbiyah, W., Tumanggor, M., & Susanto, S. (2019). Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat. Jurnal Abdi Masyarakat Humanis, 1(1).
Susanto, Susanto, and Muhammad Iqbal. "Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik." Proseding Seminar Nasional Akuntansi. Vol. 2. No. 1. 2020.
Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen, 2(2), 125-129.
Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(01).
Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(01).
Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).
Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(01).
Susanto, S., Isnaeni, B., Bachtiar, B., Prastiwi, D. E., & Setiawan, T. (2021). KIAT MEMBENTUK PERATURAN DESA YANG BAIK. PENGABDIAN SOSIAL, 1(1).
Abdul Latif, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Prenada Media 2016).
Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa (Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri: 2007).
HAW Widjaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh (PT Rajagrafindo Persada 2010).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (PT Raja Grafindo 2006).
Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
Julia Mustamu, ‘Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintah’, (2011) 17 Jurnal Sasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi, ‘Jurnal Antikorupsi Integritas’, (2017) 3 Jurnal Anti Korupsi.
Sufriadi, ‘Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia’(2014) 1 Jurnal Yuridis.
Ajeng Kartika: Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana
Jayadi Supriadin, ‘Jokowi Sebut 900 Kades Tersangkut Penyalahgunaan Dana Desa’ (Liputan 6, 2017) .
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negaran Tahun 2004 Nomor 5)
Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesiqa Tahun 2014 Nomor 2093)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.
