ANAK NAKAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PIDANA
Abstract
Istilah “anak†saat ini relatif sudah memiliki definisi yang lebih tegas, yakni subjek hukum yang berusia di bawah 18 tahun. Batasan usia 18 tahun ini antara lain ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Batas usia minimal untuk disebut anak bisa sangat rendah, misalnya sejak di dalam kandungan seperti terbaca dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.Sebaliknya, ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia lebih ttinggi, yaitu 21 tahun atau 23 tahun. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dinyatakan bahwa hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai umur 23 tahun. Lalu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1949 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda (Anak-Anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia, dicantumkan keterangan bahwa anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak-anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh. Batas usia minimal untuk bisa disebut dewasa, dengan demikian bisa berbeda-beda sesuai aturan yang digunakan. Batas usia 17, 18, 21, atau 23 tahun di atas, juga tidak mutlak. Apabila sebelum mencapai usia-usia itu ternyata subjek telah melangsungkan perkawinan, maka sejak saat itu juga telah terjadi proses pendewasaan.Satu hal yang menarik adalah apakah usia anak ini terkait dengan dengan jenis-jenis tindak pidana anak? Ternyata hukum nasional kita tidak memberi penegasan tentang apa saja jenis-jenis tindak pidana anak itu. Semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, digolongkan sebagai tindak pidana anak. Padahal, seharusnya ada istilah yang dalam bahasa Inggris disebut juvenile delequency. Dulu, istilah ini kerap diterjemahkan sebagai kenakalan remaja. Namun, terminologi “remaja†sepertinya tidak lagi dimasukkan sebagai terminologi hukum positif Indonesia. Artinya, konsep juvenile delequency seharusnya dialihbahasakan menjadi kenakalan anak.References
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 2011)
Sigit Pramukti, Angger, Primaharsya, Fuady, Sistem Peradilan Pidana Anak,
(Yogyakarta : MediaPressindo, 2018) Sigit Pramukti, Angger, Primaharsya,
Fuady, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta : MediaPressindo, 2018) Sutejo, Wagiati, Hukum Pidana Anak, (Bandung : Refika Aditama, 2006)
Downloads
Published
2023-02-02
Issue
Section
Articles