Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Terkait Denda dan Bunga Berlipat Akibat Wanprestasi
Keywords:
Perlindungan Hukum, Konsumen, Pinjaman Online, WanprestasiAbstract
Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Pamulang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Pondok Cabe dengan materi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Terkait Denda dan Bunga Berlipat Akibat Wanprestasi. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan solusi bagi masyarakat terkait permasalahan pinjaman online yang seringkali menimbulkan masalah dalam hal denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perlindungan hukum dalam melakukan pinjaman online serta menurunkan jumlah konsumen yang mengalami masalah dalam hal denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memberikan solusi dan alternatif penyelesaian masalah bagi konsumen yang mengalami masalah dalam hal denda dan bunga berlipat akibat wanprestasi. Tim akan bekerja sama dengan pihak kelurahan Pondok Cabe serta lembaga-lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaannya. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta meningkatkan citra positif Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai lembaga pendidikan yang peduli terhadap masyarakat.
References
Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia. Penerbit NEM.
Ahmad, M., Ghoni, A. A., & Wahyuni, S. (2023). Dampak Fintech Illegal dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 9(1), 159-168.
Arfanita, A., Insarullah, I., & Achmad, A. N. I. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen: Efektivitas Pengawasan Produksi Air Minum Isi Ulang. Amanna Gappa, 116-125.
Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1), 73-87.
Baumgartner, F. R., Berry, J. M., Hojnacki, M., Leech, B. L., & Kimball, D. C. (2009). Lobbying and policy change: Who wins, who loses, and why. University of Chicago Press.
Benuf, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia. Universitas Diponegoro.
Darmaning Tyas, D. T., Suharti, E., Erna Suharti, S. E., Mtr, M., Istianto, B., & Istianto, B. (2015). Revitalisasi Perkeretaapian Di Jawa Dan Sumatra.
Fattah, H., Riodini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik. Publica Indonesia Utama.
Halimah, M., & Karyana, A. (2017). Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 1(1), 74-87.
Halimah, M., & Karyana, A. (2017). Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik,1(1), 74-87.
Haryanto, A. T. (2023). Teori Pembangunan. Unisri Press.
https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/uploads/demografi/KESELURUHAN1658301681019.pdf
Keuangan, O. J. (2019). Perlindungan Konsumen Dan Perusahaan Financial Technology Di Indonesia: Inovasi Dan Tantangan Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145-160.
Kurniawan, B., Satriyo, B., & Dewi, M. C. (2023). Strategi Promosi Investasi di Masa Pandemi dan New Normal. Indigo Media.
Novika, F., & Septivani, N. (2022). Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 3(3), 1174-1192.
Nugroho, S. A. (2014). Hukum persaingan usaha di Indonesia. Prenada Media.
Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perlindungan Konsumen.
Rahmawayi, I. N., SH, M., & Rukiyah Lubis, S. H. (2018). Win-Win Solution Sengketa Konsumen. MediaPressindo.
Rita, R., & Sinaga, R. (2011). Evaluasi Pelayanan Kinerja Angkutan Pemadu Moda di Bandara Soekarno Hatta dan Upaya Peningkatannya. Warta Penelitian Perhubungan, 23(1), 91-106.
Rustam, M. H., Hamler, H., Marlina, T., Handoko, D., & Alamsyah, (2019)/ R. Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi Online dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Riau Law Journal, 7(1), 1-24.
Satory, A. (2015). Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law), 2(2).
Simamora, R. (2018). Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change. Org Indonesia Periode 2015-2016. Jurnal Komunikasi Indonesia, 6(1), 6.
Suhardi, R., Rahardjo, P., & Wirawati, S. (2019). Rencana Penataan Area Fasilitas Penunjang Yang Berorientasi Pada Aktivitas Bandar Udara. Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa), 1(2), 2169-2180.
Tauhiddah, T., Azheri, B., & Mannas, Y. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 94-105.
Tiawan, T. A., Hasanah, M. A., & Amelia, R. (2023). Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Islam. JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 52-57.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen/
Wagistina, S., Suman, A., & Yanuwiadi, B. (2023). PERAMBAHAN KOTA: Konsep dan Model Pembangunan Wilayah Sub-urban. Empatdua Media.
Widioatmodjo, S. (2016). New business model in digital age. Elex Media Komputindo.
Wijayanti, R. (2018). Analisis transformasi spasial sosial ekonomi dan kekompakan kota (Compact City) di Wilayah Peri Urban Kota Tangerang Selatan (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).
Zulyadi, T. (2014). Advokasi sosial. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 20(2).
