ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO
DOI:
https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i1.y2019.p1064-1083Keywords:
Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja APBDAbstract
Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Ponorogo pada rentang waktu 2012-2017. Penelitian yang dilakukan menggunakan angka untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan menampilkan hasil penelitian atau disebut dengan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan diambil dengan cara dokumentasi. Dokumentasi dengan menggunakan laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ponorogo pada rentang waktu 2012-2017. Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa (1) Kabupaten Ponorogo menunjukkan hasil yang baik pada penilaian Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Hasil tersebut ditunjukkan dengan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata lebih dari 100%, (b) Pendapatan Daerah memiliki pertumbuhan rata-rata (positif) 12,15%, (c) Menurut Derajat Desentralisasi Rasio Keuangan Pendapatan Daerah rata-rata kurang baik dengan nilai 11.40%, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki nilai tinggi sekitar 85.06%, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah memiliki nilai rata-rata 117.64%. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo secara umum dinilai bagus. Hal itu ditunjukkan (a) Varians Belanja Daerah secara umum di bawah 100%, (b) Belanja Daerah memiliki pergerakan tumbuh sekitar 14,57%, (c) Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggunakan mayoritas anggarannya untuk belanja operasi sekitar 83.74% memiliki perbandingan dengan Belanja Modal rata-rata 15.90%, (d) Efisiensi Belanja Daerah memiliki nilai baik yaitu dibawah 100%References
Abdul Halim. 2010. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Ardyan Firdausi Mustoffa. 2015. Faktor-Faktor Karakteristik Pemerintah Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Operasi (Studi pada Kab. dangKota di Provinsi Jawa Tengah). Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian KepadafMasyarakat 2015 (hal. 272-283). (ISBN 978-602-0815-15-2).
Ardyan Firdausi Mustoffa. 2015. Faktor-Faktor Karakteristik PemerintahgDaerah Yang Mempengaruhi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial Pada LKPD tahun 2012. Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret 2015.
Mardiasmo. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Permendagri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Presiden Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik IndonesazNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang PerimbanganlKeuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Munawir S. 2004. Analisa Laporan Keuangan, EdisizKetujuh, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
Downloads
Published
Issue
Section
License
Articles publised in Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi are licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License. You are free to :
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
Copyright on articles is retained by the respective author(s), without restrictions. A non-exclusive license is granted to Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi to publish the article and identify itself as its original publisher, along with the commercial right to include the article in a hardcopy issue for sale to libraries and individuals.
By publishing in Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi, authors grant any third party the right to use their article to the extent provided by the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
