Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
DOI:
https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12669Keywords:
Individual Company, Liability, ShareholdersAbstract
This study aims to determine the accountability of shareholders in an individual company in the perspective of Job Creation Law ( as known as Undang-undang Cipta Kerja) and related Government Regulations. This research is a normative juridical study which is based on library-literal research in order to obtain secondary data. Data obtained from legal principles, regulations, and books were analyzed using qualitative methods. This qualitative research produces descriptive-analytical data. The results showed that shareholders in an individual company are only responsible for the shares they own , as long as there are no exempt matters as mentioned in Article 153 J paragraph 2. Based on the results of the research, the authors suggest two things, which are, first for individual company shareholders should run the company in good faith so that the individual company can be utilized properly in accordance with the philosophy of its formation. , secondly, the executive and legislative bodies should be able to make clearer rules regarding the establishment, amendment and discontinuation of individual companies and also supervision due to there is no notary role in the establishment, amendment and dissolution of individual companie.
References
Buku
Binoto Napdap, Hukum PT, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)
Fuady, Munir PT Paradigma Baru, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017 )
Sutedi,Adrian Buku Pintar Hukum PT, ( Jakarta : Penebar Swadaya Group, 2015)
PeraturanPerundang-Undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Dagang
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pramono, 2012)
Artikel Seminar/Jurnal/Website
Aziz Muhammad Faiz, 2020, “ Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerjaâ€, Jurnal Rechtvinding, Vol 9 No. 1, Media pembinaan Hukum Nasional.
Annisa Apriana, Jawade Hafidz, 2017 Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian PT Rifka, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, Fakultas Hukum UNISSULA.
I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, 2020, Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.2, Universitas Udayana.
Irma Shinta Wiranti, 2019, Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut, Jurtama, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019, Universitas Narotama.
I Putu Wisnu Dharma Pura, I Nyoman Budiana, 2018, Kebebasan Penetapan Modal Dasar PT Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, Jurnal Analisis Hukum, Vol.1 No.1, Undiknas.
Irene Svinarky, 2019, Analisis Keabsahan Pendirian Akta Pt Terhadap Stempel Kementrian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.3 No.2, Universitas Putera Batam.
Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
John Edong, 2014, Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang PT, Jurnal Ilmu hukum legal opinion, Edisi 5, Vol.2.
Nindyo Pramono, 2012, Perbandingan PT di beberapa Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Niru Anita Sinaga, 2018, Hal-Hal Pokok Pendirian PT Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8 No. 2, Maret, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
Nunuk Listyowati, 2015, Tanggung Jawab Hukum PT Yang Belum Berstatus Badan Hukum, e-Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2, Universitas Narotama
Nuzula Syafrial Ardy, Perlindungan Hukum Bagi Pt Terhadap Penggunaan Aset Pt Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham, Jurnal Perspektif, Volume 23 Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Rafless, 2020, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan PT, Jurnal Hukum Undang, Vol.3 No.1, Universitas Jambi.
Ridwan Khairandy, 2013, Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20. UII
Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, 2020, Kedudukan PT Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang Pt Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nbw), Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. No.2
Sandra Dewi, 2019, Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1 No.3, Universitas Lancang Kuning.
Supriyatin Ukilah, 2020 Tanggung Jwab Perdata PT sebagai Badan Hukum, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Universitas Galuh
Susilowati, 2013, Doktrin Piercing the Corporate Veil pada PT di Indonesia, Jurnal Yustisia, Vol 2,Universitas Gadjah Mada
Verti Tri Wahyuni, 2017, Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT , Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8 No.2, Universitas Ahmad Dahlan.
