Ganti Rugi Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Progesivitas atau Regresivitas?

Abstract

Proses pengambilalihan hak atas tanah dari warga negara oleh negara adalah bagian dari hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas problematika ganti kerugian pelepasan hak atas tanah bagi kepentingan umum serta menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempertimbangkan nilai ekonomis pelepasan hak atas tanah berdasarkan Hukum Tanah Nasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, dengan menganalisa aturan hukum pelepasan hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikaitkan dengan kajian kritis mengenai konsep penggantian rugi sesuai dengan tujuan Negara atas pertimbangan nilai ekonomis dan nilai sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bias karena problematika terbesar dalam proses penggantian rugi pelepasan tanah adalah belum adanya kata sepakat dari pemegang hak atas tanah baik dalam teknis pelepasan haknya, jumlah uang ganti ruginya, maupun prematurnya proses pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak dengan objek yang akan bebaskan, dengan dalih pelepasan hak atas tanah adalah untuk kepentingan nasional, maka proses pelepasan hak atas tanah cenderung berubah menjadi pencabutan hak atas tanah karena dilakukan secara paksa. Upaya Pemerintah dalam penggantian kerugian jika ditinjau dari kebijakan yang disusun adalah merangkum tahapan pelepasan hak atas tanah sebagai rangkaian kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Proses ganti rugi pelepasan hak atas tanah menjadi sebuah progresivitas jika dilaksanakan dengan pendekatan sosiologi dan psikologi hukum antara panitia pengadaan tanah dengan subjek pemegang hak atas tanah dengan konsep One Map Policy demi mewujudkan tata kelola agrarian yang lebih baik di Indonesia, dan memfokuskan pada ganti untung sebagai proses penggantian sejumlah uang atau relokasi tanah/bangunan yang dipastikan mendatangkan keuntungan untuk subjek pemegang hak atas tanah sehingga dapat melanjutkan kehidupannya dengan taraf hidup yang lebih baik