Ratio Deciden di Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Abstract

ABSTRAK

Dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkotika hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memiliki pertimbangan hukum yang beragam khususnya bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berlakunya  SEMA No. 3 Tahun 2015 memberikan pandangan berbeda bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Penyalah Guna dan atau Pecandu Narkotika. Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pintu bagi Penyalah Guna agar menjalani perawatan atau pengobatan sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seolah bergantung kepada aparat penegak hukum lain yakni Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan putusan hakim kemudian dilakukan analisa berdasarkan kegiatan penalaran hukum hakim dalam menjatuhkan putusan melalui ratio decidendi pertimbangan hukum. Hasil penelitan menunjukkan penalaran hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkotika didasari aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Hakim bukanlah corong undang-undang sehingga hakim dapat melakukan penemuan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirasa belum memberikan keadilan bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Hakim perlu mencari nilai keadilan dengan melakukan penemuan hukum melalui penalaran hukum yang benar sehingga menghasilkan putusan yang mempunyai nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.