Kepastian Hukum dan Efektifitas Pelaksanaan Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak atas Tanah

Abstract

ABSTRAK: Pengecekan sertipikat hak atas tanah pada umumnya diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tujuan adanya kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum, terutama untuk peralihan hak atas tanah. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, dokumen ukur dan buku tanah dan mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya sengketa tanah. Berdasarkan Pasal 97 Permen ATR/KaBPN Nomor 16 Tahun 2021 sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menjamin kesesuaian data fisik dan yuridis atas Sertipikat dengan data elektronik dan tidak dalam sengketa. Namun dalam hal pelaksanaan pengecekan terdapat beberapa kendala yaitu sejak terbitnya Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) secara elektronik, yang pada dasarnya permasalahan dan kendala tersebut sebagian besar terkait dengan sistem Teknologi Informasi dan server layanan pengecekan Sertipikat. Pengguna harus selalu dapat melakukan konfirmasi dengan layanan pengecekan Sertipikat serta harus memahami dan terampil dalam menggunakan semua alat yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan proses pengecekan Sertipikat hingga hasil pengecekan Sertipikat secara elektronik diterbitkan.