TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL ATAS TIDAK DIBERIKANNYA SALINAN AKTA DAN MINUTA AKTA YANG TIDAK DITANDATANGANI SAKSI-SAKSI DAN NOTARIS SERTA DAMPAK HUKUMNYA TERHADAP PENGHADAP
Keywords:
Notaris, Kepastian Hukum, aktaAbstract
This study examines the legal responsibility of notaries of protocol holders related to the absence of copies of deeds and minutes of formally defective deeds, with a case study of Decision Number 205/Pdt.G/2023/PN Amb. Notaries of protocol holders are responsible for the deeds they hold, even though their authority is limited and cannot correct invalid deeds. Deeds that witnesses and notaries do not sign have legal weaknesses, so they are only considered deeds underhand. In this case, the notary who holds the protocol can explain to the witness or suggest the creation of a new deed. The absence of a signature on the deed impacts the validity of the document and the legal interests of the plaintiff. In addition, the District Court's decision stating that the lawsuit is inadmissible (NO) shows that there is a formal defect in the lawsuit so that the defendant fails to obtain legal protection. This study emphasizes the importance of notary compliance with legal procedures in making and storing deeds to ensure legal certainty for related parties.
References
Buku
G. Anand, Karakteristik jabatan notaris di Indonesia. (Jakarta: Prenada Media, 2018).
M. Nazir, Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003).
Salim HS, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak). (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
PeraturanPerundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Artikel Seminar/ Jurnal/ Website (Apa Style)
Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. Jurnal Akta, 4(4), 655–664.
Aribowo, A. N. (2020). Kepastian hukum pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris tanpa dihadiri para saksi. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 11(1), 85–102.
Astawa, I. K., & Yunus, M. (2025). PERAN NOTARIS DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING. Yustisi, 12(1), 99–109.
Azizah, S. N. (2024). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan Atas Isi Akta di Kabupaten Blora. Universitas Sultan Agung.
Dyani, V. . (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. Lex Renaissance, 2(1), 11.
Fitriana, A. R., & Lestari, A. T. W. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Apabila Terjadi Keadaan Overmacht. Notary Law Research, 4(2), 50–65.
Hasmi, R. (2022). Pemenuhan Syarat Formil dan Kekuatan Pembuktian Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik. Banua Law Review, 4(1), 85–97.
Hermin. (2024). Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Uwais Inspirasi Indonesia.
Irawan, A. ., Budiono, A. R., & Wijayanti, H. (2018). Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak. Lentera Hukum, 5, 341.
Kombo, E. S. (2023). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dan Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Lex Privatum, 11(5).
Mulia, J., Rahmi, E., & Nuriyatman. (2022). Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara: Arsip Negara, Limitasi, Pertanggungjawaban Protokol Notaris. Mendapo: Journal of Administrative Law, 3(3), 223–241.
Mulsin, A. M. R. (2021). IMPLICATIONS OF JURIDICAL FOLLOW-UP TRANSACTIONS MADE BASED ON SELLING POWER OF ATTORNEY. Universitas Hasanuddin.
Nafis, A., Febrian, A., & Hutabarat, M. R. (2025). Analisis Akta Perjanjian yang di ubah Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Pihak Kedua (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1507 K/PDT/2010). Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf, 3(1).
Noer, Z., & Fajriyah, Y. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara: Arsip Negara, Limitasi, Pertanggungjawaban. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 10(2), 80–89.
Nugraha, L. (2020). Pembuatan Salinan Akta Berdasarkan Protokol Notaris Werda Yang Telah Diserahkan Pada Notaris Pemegang Protokol. Lex Renaissance, 5(2), 420–437.
Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 3(3), 359–409.
Putra, E. P., Yuliandri, Y., & Fendri, A. (2020). Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 5(1), 57–68.
Rezhana, I., Anggono, B. D., & Ali, M. (2021). Sanksi Adminsitratif Terhadap Notaris yang Menolak Protokol Notaris. Jurnal Syntax Transformation, 2(8), 1092–1110.
Verdiana, N. (2022). Rekonstruksi Regulasi Batas Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.
Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. Smart Law Journal, 2(2), 114–123.
