Analisis Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Transaksi Jual Beli Tanah yang Mengakibatkan Kerugian Pihak Pembeli

(Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN.Gdt)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam transaksi jual beli tanah yang menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang berwenang menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. Dalam praktik, masih ditemukan penyimpangan, khususnya ketika transaksi jual beli telah dilakukan pembayaran secara lunas namun tidak diikuti dengan pembuatan Akta Jual Beli, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pembeli. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi tanggung jawab hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam transaksi jual beli tanah yang menimbulkan kerugian bagi pembeli serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Gdt. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris. Data penelitian terdiri atas data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara, yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak melaksanakan kewajiban jabatannya secara saksama dan profesional karena tidak membuat Akta Jual Beli setelah pembayaran dilakukan secara lunas serta tidak memberikan penjelasan yang transparan mengenai status hukum tanah yang masih dibebani hak tanggungan. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Gdt dinilai belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi pembeli karena tidak secara tegas memulihkan status hukum hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.