Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran yang Tidak Dicatatkan

Abstract

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administratif mencatatkan perkawinan dengan tujuan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Pada pelaksanaanya masih ada perkawinan campuran yang tidak dicatatkan yang kemudian menimbulkan sengketa serta hilangnya perlindungan hukum bagi para pihak termasuk anak yang lahir di dalamnya. Berkenaan dengan itu yang menjadi permasalahan dari tidak tercatatkan perkawinan campuran ialah implikasi yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 61 UU Perkawinan. Tidak diakuinya perkawinan campuran yang tidak dicatatkan mengakibatkan diperlukannya perlindungan hukum bagi anak perkawinan campuran yang orangtuanya tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan. Penelitian dilakukan dengan metode normatif dan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Luaran penelitian yang diperoleh memberikan simpulan mengenai anak perkawinan campuran yang tidak tercatat akan tetap memiliki hak keperdataan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tidak tercatatnya perkawinan berisiko menimbulkan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan. Pencatatan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 56 UU Perkawinan dan pencatatan perkawinan di luar wilayah Indonesia diatur melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tepatnya pada pasal 40 ayat (1) dan (2) untuk menjamin pengakuan hukum dan kepentingan administratif para pihak.