Kekuatan Mengikat Klausula Pilihan Forum dalam Perjanjian dan Implikasinya Terhadap Kompetensi Relatif Pengadilan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan mengikat klausula pilihan forum dalam perjanjian serta implikasinya terhadap penentuan kompetensi relatif pengadilan dalam hukum acara perdata Indonesia. Permasalahan utama berangkat dari adanya ketidakharmonisan antara Pasal 118 ayat (4) Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang memberikan keleluasaan kepada penggugat dalam menentukan forum dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan asas pacta sunt servanda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2815 K/Pdt/2009 menafsirkan klausula pilihan forum sebagai ketentuan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Penafsiran tersebut didasarkan pada prinsip bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga mengesampingkan fleksibilitas yang diberikan oleh hukum acara. Implikasinya, pengadilan yang tidak sesuai dengan forum yang telah disepakati wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausula pilihan forum berperan penting dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan, memperkuat kepastian hukum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan pilihan forum dalam praktik peradilan perdata.