Proses Pembebasan Lahan pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan)
DOI:
https://doi.org/10.32493/rjih.v3i2.8088Keywords:
Land Acquisition, Inventory and Identification of Control, Ownership, Use and Utilization of Land, Land RightsAbstract
Land procurement for development for the public interest of the Serpong - Cinere toll road has been started since 2014. The construction of this toll road is very urgent to do considering the traffic flow from Serpong, South Tangerang to the airport is quite far and getting denser. This research on legal writing aims to determine the land acquisition process in the implementation of land acquisition for the public interest of the Serpong - Cinere toll road and what rights grounds are used as the basis for the community to obtain compensation and what obstacles are faced in its implementation.The approach method used in this paper is Juridical Empirical with analytical descriptive specifications, based on Law Number 2 of 2012 and Presidential Decree Number 71 of 2012 concerning Implementation of Land Acquisition for Development for Public Interest. The case raised was the identification and re-inventory because there were differences between the field map and the rights pad presented by the community so that it had to be re-measured according to the right base. This causes delays in the next stage in the land acquisition implementation process.The need for firmness in land acquisition executors at every stage so that the implementation of land acquisition can be in accordance with existing regulations and does not drag on, is also the need for public awareness in maintaining the boundaries of their land parcels accompanied by proof of ownership.
References
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
John Salindeho, 1988, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta:Sinar Grafika.
Juniarso Ridwan, 2008, Hukum Tata Ruang, Bandung : Nuansa.
Oloan Sitorus dan Nomadyawati, 1995, Hak Atas Tanah dan Kondominium, Dasa media Utama.
Ridwan HR, 2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
Riyadi dan Deddy Supriyadi, 2002, Perencanaan Pembangunan Daerah, Bandung : Bappeda Kota Bandung.
Sondang P Siagian, 1994, Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya, Haji Masagung.
Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria (UUPA)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentinganUmum
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 jo Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
