Penggunaan Rekonsturksi Oleh Penyidik Kepolisian Kaitannya dengan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Studi Putusan No: 2390/Pid.B/2017/Pn.Jkt.Brt)
DOI:
https://doi.org/10.32493/rjih.v3i2.8089Keywords:
Reconstruction, the Principle of Presumption of Innocence, the Rights of the SuspectAbstract
The investigation stage aims to find and collect evidence from a criminal case. The stages of investigation by police investigators are specifically regulated in the Chief of Police Decree No. Pol: Skep / 1205 / IX / 2000 Regarding Revision of the Guidelines and Technical Guidelines for Criminal Investigation Process. In the investigation stage, there is a reconstruction technique, which is an examination technique by re-demonstrating the way a suspect has committed a criminal act or a witness's recognition with the aim of getting a clear picture of a crime. The principle of presumption of innocence which is owned by the Criminal Procedure Code, by itself provides guidelines for law enforcement officials to apply the breakthrough principle at every level of examination. So that between the use of reconstruction and the application of the presumption of innocence and its relation to the rights of suspects in its juridical review, it is necessary to conduct research. The object of this research is the case decision No.2390 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Brt. The research method used is a normative juridical research method. The research resulted in an understanding of the position of reconstruction in investigation as an examination technique that is considered important for investigators when a criminal case is difficult and unclear to prove so that reconstruction techniques can be used when the investigator feels the need for it and finds a form of application of the principle of presumption of innocence to the suspect in case decision No. 2390 / Pid.B / 2017 / PN.Jkt.Brt.
References
Bawengan Gerson W, 1989, Penyidik Perkara Pidana dan Teknik Interogasi†Jakarta: PT Praditya Paramitha
Hamza Andi, 2008,Terminologi Hukum Pidana cetakan 1,Jakarta:Sinar Grafi, Jakarta
Harahap Yahya, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Keduaâ€, Jakarta: Sinar Grafika
Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
Marpaung Leden, 2009, Proses penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Jakarta: PT. Sinar Grafika
O’Hara Charles E, Fundamentals of Criminal Investigation, Edisi ketiga
Reksodiputro Mardjono,1995, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta:Universitas Indonesia
Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) No.Pol: Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindakan Pidana
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomoe 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Wahyu Sudrajat, Umar Ma’ruf. 2017 “Rekonstruksi sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencanaâ€, Jurnal Hukum Khaira Umar, Vol. 12, No. 3
Sahala J Lumbanraja, 2017 “Pengaturan Rekonstruksi Tindak Pidana dalam Upaya Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia†JOM Fakultas Hukum, Vol. 4 No. 2
