Tarik Menarik Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Authors

  • Siti Chadijah Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
  • Asip Suyadi Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
  • Tohadi Tohadi Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

DOI:

https://doi.org/10.32493/rjih.v3i2.8091

Keywords:

Central and Regional Authorities, Covid-19

Abstract

The purpose of this study is to provide an evaluation of government policies that are expected to provide a clear picture or response of the diversity of central and regional policies in overcoming Covid-19. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study indicate that the Covid-19 case is a pandemic so it is stated that public health events are extra ordinary, causing health hazards across regions or countries. Thus, it has fulfilled the elements of public health emergencies so that the provisions that apply are referring to Law Number 6 Year 2018 on Health Quarantine.

References

Siswanto Sunarno, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafifika Offffset.

Soekanto, Soerjono, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Katharina, Riris, Relasi Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Penanganan Covid-19, Info Singkat, Vol.XII, No.5/I/Puslit/Maret, 2020.

Tohadi, Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Kewenangan Daerah Dalam Omnibus Law, Jurnal RechtsVinding, Vol.9, No. 1, 2020, hlm.140.

Wijayanti, Septi Nur, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Media Hukum, Vol.23 No.2, 2016

Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 3, 2015, hlm.484

Chadijah, SIti : https://reportase.tv/fgd-fakultas-hukum-universitas-pamulang-tarik-menarik-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-dalam-penanganan-covid-19/ , diakses pada tanggal 10 Juni 2020

Mandasari, Zayanti : https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tarik-menarik-penanganan-covid-19 , diakses pada tanggal 26 Mei 2020

Letty, Nyimas Lathifah : http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1378-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-covid-19 , diakses pada tanggal 25 Mei 2020

Downloads

Published

2020-12-03