PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Abstract

Perbuatan persetubuhan dalam KUHP termasuk kategori kejahatan terhadap kesusilaan yaitu salah satu kejahatan yang dikenal dengan perzinahan atau mukah (overspel). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Hakim mempertimbangkan dasar-dasar hukum materiil dalam putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG menerapkan dakwaan Pasal 284 ayat 1 ke-1, dan hakim dalam memutus perkara perzinahan Nomor 1952/Pid.B/2014/PN.TNG terkait pasal 27 BW, sudah tepat dalam penerapannya. Metode penelitian yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan unsur-unsur tindak pidana perzinahan dalam putusan ini telah terpenuhi dan penerapan pasal 284 ayat 1 yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim kurang tepat karena salah satu terdakwa tidak tunduk pada pasal 27 BW mengingat di dalam ayat 5 Pasal 284 harus adanya putusan cerai terlebih dahulu. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perzinahan perkara Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG lebih didasarkan pertimbangan dari sisi psikologis terdakwa untuk perbaikan diri, hal ini terlihat dalam pemberian hukuman didasarkan unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP tidak terpenuhi sehingga unsur Pasal kabur dan dipaksakan.