Relevansi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Sengketa Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
DOI:
https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.35034Keywords:
kompetensi, ptun, risalah lelang, hak tanggungan.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa dan memutus upaya hukum pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan. Adanya gugatan pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan di PTUN didasarkan pada pertimbangan penyelenggaraan lelang dilaksanakan oleh KPKNL sebagai institusi pemerintah. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan tidak dapat diajukan melalui PTUN karena 1) risalah lelang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan 2) pelaksanaan lelang eksekusi yang diselenggarakan oleh KPKNL masuk ke dalam ranah hukum keperdataan. Adapun seharusnya sejak awal dalam proses dismissal dapat dinyatakan PTUN tidak berwenang mengadili gugatan terkait dengan pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan.
References
Amnan, Subhan. (2022). Tanggung Jawab Bank Atas Hasil Lelang Eksekusi Yang Dibatalkan Pengadilan, Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 03 No. 01 Januari 2022: 125-138. DOI: https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.442.
Dhaniarto, A.Y. (2021). Lelang:Teori dan Aplikasi. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Dianawati, Catur Budi dan Purnawan, Amin. (2017). Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan lelang Eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri, Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017: 125-132. DOI: http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i2.1755.
H.R., Ridwan. (2019). Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers.
Hadjon, Philipus M., et al. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Halim, Maria Stephannie. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Jaminan Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 1 No. 1 Agustus 2018: 96-109. DOI: https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1760.
Haryati, Dwi, Karakterisasi Yurisprudensi No:312K/KTUN/1996, Komisi Yudisial dalam https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/?view=t5nsyMraxMLmx9%2Fn2uDj18bg0g%3D%3D&id=pGup (diakses 8 September 2023).
Hirsanuddin dan Sudiarto. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021:254-267. DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i1.890.
Indroharto. (2004). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara - Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta:Kencana.
Ningsih, Ayup Suran. (2021). Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan, Arena Hukum Vol 14 No. 3 Desember 2021: 546–566. DOI: https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.7.
Nugrohandhini, Dwi dan Mulyati, Etty. (2019). Akibat Hukum Gugatan dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1 September 2019: 35-52.
Pamungkas, Yogo. (2020). Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Acta Diurnal Vol. 3 No. 2 Juni 2020: 339-359.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
Putrijanti, Aju, Leonard, Lapon T. dan Utama, Kartika Widya. (2017). Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Mimbar Hukum Vol. 29 No. 2 Juni 2017: 263-275. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.22627.
Sianturi, Purnama T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Bandung: Mandar Maju.
Sjahdeini, Sutan Remi. (2006). Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan. Surabaya: Airlangga University Press.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.
