Modifikasi Teknis Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Sebagai Implikasi Berlakunya Undang-Undang Tentang Cipta Kerja
DOI:
https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44588Keywords:
keputusan fiktif positif, modifikasi teknis yudisial, sengketa TUN, primum remedium, ultimimum remedium, upaya administrasi, upaya hukum, gugatan tindakan factualAbstract
Beberapa kalangan memaknai Pasal 175 angka 7 ayat (4) dan (5) Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU No. 6 tahun 2023), sebagai norma yang menghapus konsep keputusan fiktif positif dan menghilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadilinya, seiring dilimpahkannya ke instansi pemerintahan terkait. Melalui Penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan integral terhadap ketiga UU yang mendasarinya, diperoleh pemahaman adanya modifikasi teknis yudisial dalam menyelesaikan sengketa TUN yang ditimbulkan dari adanya keputusan fiktif positif, yakni melalui prosedur berjenjang dengan menempuh upaya administrasi di instansi pemerintahan terlebih dahulu sebagai mandatory (primum remedium). Bilamana ternyata tidak mendapatkan solusi sebagaimana mestinya, barulah masyarakat yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum (gugatan tindakan factual) ke PTUN sebagai sarana dan opsi terakhirnya (ultimum remedium).
References
Angkasa, Angkasa, dkk, 2021, “Efektivitas Rancangan Undang-undang Pengahpusan Tindak pidana kekerasan seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Prespektif Viktimologi”, Jurnal USM Law Review, vol. 4 no. 1.
Aryani, Andi Sri Ratu, 2021 “Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak pidana kekerasan seksual (TPKS)”, Jurnal Muslimah dan Studi Gender, vol. 1, no. 1.
Barnes, Bruce E., 2007, Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific, Maryland: University Press of America.
Bynum, Jack E. dan William E. Thompson, 2002, Juvenile Delinquency a Sociological Approach, Boston: Allyn and Bacon.
Diyariesta Caesari , Subekti, 2022, “Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak pidana kekerasan seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetan”, Recidive, Vol.11, Issue 3.
D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice di Pengadilan Anak Indonesia, Depok: Indie-Publishing.
Francis D Boateng, Gassan Abess, 2010, “Victims’ Role In The Criminal Justice System: A Statutory Analysis Of Victims’ Rights In U.S.”, International Journal of Police Science and Management
Fuller, Lon, 1969, Morality of Law Revision Edition, New Haven: Yale University Press
Gassan Abess, “Victims’ Role In The Criminal Justice System: A Statutory Analysis Of Victims’ Rights In U.S.”, International Journal of Police Science and Management, vol. 20, no. 1.
Ikhwan Hastanto,(2023), “Meski UU TPKS Sudah Sah, Banyak Kasus Tindak pidana kekerasan seksual Masih Berakhir Damai”, diakses pada tanggal 2 Januari 2024 dari https://www.vice.com/id/article/qjkbq3/uu-tpks-belum-ubah-pendekatan-polisi-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-masih-berakhir-damai
Kang, Cindy, 2021 “Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn”, Jurnal Yustika, vol. 24, no.1,
Kusuma, Agnes, dkk, 2019, “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Tindak pidana kekerasan seksual”, Lex Scientia Law Review, vol. 2, no. 2.
Made Darma Weda, 1996 Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Maria Farida Indrati Soprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Jogyakarta: Kanisius.
Marzuki, P. M., 2011, Penelitian Hukum, Bandung: Kencana
Muladi dan Barda Nawawi Arief,1984, Pidana dan Pemidanaan,, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Muladi, 2012, “Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana”, makalah disampaikan dalam seminar IKAHI tanggal 25 April 2012.
Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
SIMFONI PPA https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan diakses pada tanggal 29 Desember 2023
Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
Siti Indriyanti Affierni, I. N., 2020, Qualitative Study on Perpetrator of Child Sexual Violence with the SymbolicInteraction Theory Approach. Health Promotion and Behavioral Science, Indonesia: Faculty of Public Health, Universitas Jember..
Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual
Willa Wahyuni (2022,), “Restorative justice dalam Kasus Tindak pidana kekerasan seksual”, diakses pada tanggal 3 Januari 2023 dari https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-dalam-kasus-kekerasan-seksual-lt63973cd718419/
Zehr, Howard, 2002 The Little Book of Restorative justice, Pennsylvania: Intercourse.
diakses pada tanggal 29 Desember 2023
Kawai, H. Open Innovation University-Industry Collaboration: Student Idea Contests and Exit Strategy in Japan. Journal of Japanese Management, 2017, 1(2), 31–48. Retrieved from http://www.jfmra.org/doc/jjm_vol01_no2.pdf#page=37
Luthvi Febryka Nola, 2016, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, Hlm. 35-52, DOI: https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949
Manion, J. Strengthening organizational commitment: Understanding the concept as a basis for creating effective workforce retention strategies. The Health Care Manager, 2004. 23(2), 167–176. Retrieved from http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF
O’Connor, J., & Gu, X. Creative industry clusters in Shanghai: A success story? International Journal of Cultural Policy, 2012. 20(1), 1–20. https://doi.org/10.1080/10286632.2012.740025
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Program Studi S1 Hukum Universitas Pamulang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.
