Implikasi Tidak Adanya Jaminan dalam Praktik Pinjaman Online di Indonesia

Abstract

Perkembangan layanan financial technology (fintech), khususnya
pinjaman online (peer-to-peer lending), telah memberikan kemudahan
akses pembiayaan bagi masyarakat tanpa prosedur perbankan yang
kompleks. Namun, praktik pinjaman online yang umumnya tidak
mensyaratkan adanya jaminan menimbulkan berbagai implikasi
hukum, baik dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur
maupun dalam praktik penagihan utang. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implikasi hukum dari tidak adanya jaminan dalam praktik
pinjaman online di Indonesia serta mengkaji sanksi pidana terhadap
perusahaan fintech lending yang melakukan penagihan dengan
ancaman kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research),
yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal
ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta laporan kasus
yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ketiadaan jaminan dalam praktik pinjaman online meningkatkan
risiko wanprestasi serta menimbulkan kerentanan hukum bagi kreditur
karena tidak terdapat objek jaminan yang dapat dieksekusi ketika terjadi
kredit macet. Kondisi tersebut dalam praktiknya sering memicu
munculnya metode penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip
perlindungan konsumen, seperti intimidasi, ancaman, maupun
penyalahgunaan data pribadi debitur. Selain itu, penelitian ini juga
menemukan bahwa praktik penagihan dengan ancaman kekerasan
dalam layanan pinjaman online tidak hanya merupakan pelanggaran
administratif terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemerasan dan
[Penulis Satu, Penulis Dua]
Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan  Vol. 15 Issue 1, Maret (2024) 2
pengancaman, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik terkait ancaman melalui media elektronik, serta
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi apabila terjadi
penyalahgunaan data pribadi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum
yang tegas guna menciptakan sistem pinjaman online yang memberikan
kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.